Page 183 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

158 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

Sementara kelompok protagonis menjustiikasi perilaku ini sebagai
dasar pembangunan, konlik yang muncul kemudian adalah antara

mengkapitalisasikan pemerintah lokal di satu sisi dan mengamankan
hak-hak tanah di desa di sisi lainnya. Diperlukan upaya-upaya untuk
memastikan tidak ada konlik kepentingan antara (legal dan extra
legal) antara pencari investor dan pelindung hak-hak adat.
Berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh pemegang hak
adat dalam proses negosiasi yang sebenarnya, proses yang dilakukan
harus benar-benar tuntas dan benar-benar dapat diperhitungkan.
Proses tersebut perlu dievaluasi untuk memperhatikan apakah ada
upaya mencari jalan pintas, paksaan keterlibatan aktor pemerintah
dalam proses extra legal, dan sebagainya. Dalam banyak kasus tanah
adat, biasanya land users menyambut baik prospek pembangunan
yang ditawarkan melalui proyek investasi berskala besar dengan
harapan dapat memberikan lapangan kerja di sektor formal dan
meningkatkan pembangunan infrastruktur.
Mengenai persoalan ganti rugi, adanya persyaratan hukum
terkait ganti rugi memiliki pengaruh yang kuat pada ganti rugi yang
harus dibayarkan seperti (pekerjaan, infrastruktur sosial, dan sumber-
sumber yang lain). Ini berarti pilihan apa dan bagaimana memberikan
ganti rugi tidak boleh diabaikan sebagai salah satu tanggung
jawab investor. Fakta yang muncul adalah otoritas adat memiliki
pemahaman yang sangat terbatas tentang tanggung jawab mereka
untuk bertindak sesuai hukum yang ada. Seringkali keputusan dibuat
secara pribadi dan bukan berdasarkan kepentingan kolektif. Oleh
karena itulah check and balance diperlukan otoritas adat dan proses
konsultasi itu sendiri. Temuan dalam penelitian ini adalah pentingnya
peran pemerintah dalam memperkuat legislasi berkaitan dengan
investasi dan akuisisi tanah skala besar. Peran antara agen-agen kunci
pemerintah, masyarakat sipil, NGO dan investor diperlukan untuk
memastikan efektiitas perlindungan pada hak-hak tanah adat dan

otoritas yang dapat berpengaruh pada pengguna tanah.

(DWP)
Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.cifor.org