Page 281 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 281

256   Dwi Wulan Pujiriyani, dkk


            dari perkembangan  pemikiran  pembangunan  berbasis  HAM; nilai
            tambah  pendekatan  pembangunan   berbasis  HAM; dan  prinsip-
            prinsip  pembangunan  berbasis  HAM. Kedua  adalah  kandungan
            pokok MP3EI yang terdiri dari dasar pemikiran, tujuan dan sasaran;
            serta  liberalisasi perdagangan dan investasi. Ketiga adalah mengenai
            pelanggaran  prinsip-prinsip  pembangunan  berbasis  HAM yang
            terdiri dari pola  umum  dan  mekanisme  transimi pelanggaran  dan
            temuan-temuan  khusus. Temuan-temuan   khusus  yang dipaparkan
            pada bagian ke-IV buku ini memfokuskan pada lima prinsip utama
            yaitu  non  diskriminasi dan  kesetaraan  (non-discrimination and
            inequality), pemerataan  (equity), pemberdayaan, partisipasi, serta
            transparansi dan akuntabilitas.

                Melalui buku  ini ditegaskan  bahwa  MP3EI bukanlah  sebuah
            kebijakan  dan  praktik  pembangunan  yang senafas  dengan  prinsip,
            norma, dan  standar  HAM dengan    melihat  kandungan  pokok,
            proses  perumusan, pelaksanaan  dan  tata  kelola, serta  mekanisme
            penanggulangan  dampak  program-program   MP3EI. MP3EI telah
            keliru menafsirkan keberhasilan pembangunan sebagai percepatan
            peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi
            pada dasarnya bukanlah indikator kesejahteraan. Dengan indikator
            yang keliru dan tidak akurat, maka MP3EI berpotensi menimbulkan
            biaya  sosial dan  lingkungan  yang tinggi yang akan  mengancam
            HAM. Temuan    di lapangan  menunjukkan   bahwa  MP3EI lebih
            mengakomodasi kepentingan pebisnis besar melalui pembangunan
            megaproyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandar udara,
            kereta  api barang dan  lain-lain. Pelaksanaan  MP3EI juga  tidak
            dijalankan  dengan  proses  yang akuntabel dan  transparan  karena
            diputuskan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Program MP3EI
            juga disebut mengabaikan dan bahkan mengeksklusikan kelompok
            rentan, marjinal dan  masyarakat  miskin, serta  meningkatkan
            ketimpangan ekonomi. Tingginya ketimpangan sosial ekonomi tidak
            dipertimbangkan secara serius oleh MP3EI yang tetap menggunakan
            paradigma  lama  bahwa  ketimpangan  ekonomi hanyalah  dampak
            residual dari proses  pertumbuhan  ekonomi. MP3EI juga   akan
            memicu  masalah  sosial dan  memperparah  degradasi lingkungan.
            Pengkonversian lahan-lahan pertanian dalam program MP3EI tidak
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286