Page 286 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 261

membangun jembatan baru untuk akses jalan. Protes ini kemudian
diikuti dengan pembatasan perusahaan untuk mengakses hutan dan
pada akhirnya diikuti dengan penghentian operasi perusahaan.
Pada bagian akhir penulis menggarisbawahi bahwa otonomi
daerah atau proses-proses desentralisasi baik di Vietnam maupun
Indonesia menunjukan beberapa kesamaan. Meskipun pemerintah
lokal dapat memainkan peran yang penting sebagai mediator antara
komunitas lokal dengan kepentingan nasional atau global, kedua
contoh ini menunjukan bahwa masih ada ketidak-simetrisan antara
berbagai tingkat kepentingan yang ada. Kondisi serupa ini tidak
mendukung kesetaraan dalam pembangunan namun di banyak
kasus, justru semakin memperburuk situasi. Penebangan liar semakin
meningkat karena sulitnya masyarakat lokal untuk mendapatkan
pilihan sumber penghidupan yang lain. Meskipun penelitian ini
menunjukkan bahwa komunitas lokal menyuarakan kepentingan
mereka untuk mencari jalan keluar dari semua ketidakadilan yang
terjadi, mereka tetap tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil
keputusan. Mereka menjadi penerima pasif dalam kesepakatan
yang dilakukan. Pengusiran masyarakat dari tanah dan sumber daya
alam tempat mereka bergantung, menjadi tantangan pembangunan
regional yang serius.

(DWP)
Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.sidint.net.

IV.11. Castañeda, Laura Silva. 2011. Certiication Dispositifs And
Land Conlicts: The Case Of The Roundtable On Sustainable
Palm Oil (RSPO). Artikel dalam International Conference
on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics
Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Indonesia, kelapa sawit, dispositif, RSPO, konlik

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sebagai
produser terbesar di dunia, telah menggerakkan begitu banyak
konlik pertanahan. Sebagai respon terhadap perkembangan