Page 288 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 263

Programme, Huma dan the World Agroforestry Centre terhadap
peraturan perundangan yang mengatur pembebasan lahan untuk
pembangunan perkebunan di Indonesia. Penelitian multidisiplin
dilakukan untuk melihat proses hukum dan kelembagaan pengadaan
tanah untuk penanaman kelapa sawit di Indonesia dengan fokus
pada hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat.
Data untuk tulisan ini diperoleh melalui kajian lapangan pada 6
(enam) perkebunan kelapa sawit di 3 daerah yaitu Kabupaten Lampung
Barat di Propinsi Lampung, Kabupaten Sanggau di Propinsi Kalimantan
Barat, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatra Barat. Wawancara
mendalam dilakukan dengan tokoh dan anggota masyarakat, pejabat
pemerintahan di tingkat daerah dan propinsi, Organisasi Non
Pemerintah (Ornop), para peneliti, pejabat perusahaan, peneliti dan
professor dari universitas dan anggota dewan di tingkat daerah.

Penelitian ini menunjukan bahwa setiap propinsi memiliki
penerimaan yang berbeda-beda terhadap hak atas tanah pada
masyarakat lokal. Di Kalimantan Barat, hak ulayat tanah adat diberi
sedikit pengakuan yang sebagian besar diakui sebagai hak pakai atas
negara. Di Lampung, hak ulayat diterima dalam pengadilan ajudikasi
tetapi administrasi pemerintahan jarang sekali mengakui hak komunitas
pada tanah, dan sebaliknya lebih memilih mengeluarkan status hak
milik perorangan kepada warga desa. Di Sumatra Barat sebaliknya,
pemerintah propinsi mengkakui hak tanah ulayat milik bersama dan
juridiksi kelembagaan adat sebagai lembaga pemerintahan sendiri
(Nagari) dan komunitas diperlakukan sebagai pemilik hak.
Studi kasus mengungkapkan bahwa masyarakat setempat
mengalami persoalan serius dan sebagian besar mengalami
konlik atas tanah dengan perusahaan. Muncul perasaan di tengah
masyarakat bahwa mereka ditipu atas tanah mereka, dijebak dalam
kesepakatan dan janji-janji palsu, serta mengabaikan suara mereka
dalam proses pembuatan kebijakan. Beberapa penyimpangan yang
terjadi antara lain; hak ulayat tidak diakui; perkebunan kelapa sawit
dibangun tanpa perizinan dari pemerintah; informasi tidak diberikan
kepada komunitas; kesepakatan untuk mufakat tidak dirundingkan;
pemuka adat dimanfaatkan untuk memaksakan penjualan tanah;