Page 293 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

268 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

manakala situasi tampak lebih kondusif, petani dan UMKM juga
turut menanam kelapa sawit sebagai tanaman yang dipandang
menguntungkan.
Sejumlah negara yang diukur dalam riset ini memiliki berbagai
perbedaan dalam hal sistem tenurial dan memiliki keragaman
hukum terkait bagaimana pengelolaan dan pengambilalihan tanah
untuk kegiatan usaha. Negara-negara tersebut juga beragam dalam
hal penegakan hukum dan akses terhadap keadilan. Kombinasi
antara pengendali ekspansi yang sejenis dengan konteks tenurial
dan legal yang berbeda selanjutnya menimbulkan pola-pola yang
berbeda pula. Konsekuensi-konsekuensi dari ekspansi kelapa
sawit bagi komunitas lokal juga sangat beragam. Perbandingan
pengalaman negara-negara ini menunjukkan, sebagaimana terjadi di
Thailand dan Papua New Guinea, bahwa adanya penegakan hukum
membuat ekspansi kelapa sawit berjalan moderat, dan hal tersebut
bisa menciptakan rasa aman bagi komunitas lokal, bahkan turut
meningkatkan taraf perekonomian mereka. Sebaliknya, manakala
hak-hak atas tanah diabaikan dan penegakan hukum sangat lemah,
sebagaimana terjadi di Kamboja, Malaysia, dan Indonesia, maka
ekspansi berlangsung secara besar-besaran, bahkan pada taraf
ekstrim mengancam keberlangsungan hidup petani gurem dan
UMKM.
Ada suatu pola umum yang mana apabila terdapat ekspansi besar-
besaran oleh perusahaan besar, maka pada saat yang sama terdapat
penghargaan yang rendah terhadap hak-hak komunitas lokal pada
tanah yang diambil alih, konlik pertanahan, berkurangnya rasa
aman, dan pelanggaran hak azasi manusia. Pola umum lainnya yang
diobservasi dari negara-negara subjek, bahwa produksi kelapa sawit
telah mendorong sistem ketenagakerjaan yang sangat eksploitatif,
ditandai upah buruh rendah, perlindungan kerja yang rendah, juga
sengketa perburuhan. Hal ini ditemukan di Kamboja, Indonesia,
Malaysia, dan Filipina. Implikasi dari temuan-temuan tersebut
cukup jelas, bahwa untuk memastikan supaya pengembangan
kelapa sawit berada di jalur yang saling menguntungkan semua
pihak, memerlukan suatu instrumen hukum yang melindungi hak-