Page 324 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 324
Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 299
dampak sosial dan lingkungan yang besar sekali, yaitu mengancam
keanekaragaman hayati di suatu kawasan dengan hutan hujan tropis
terpenting di dunia, sekaligus mengancam keberlangsungan budaya
masyarakat adat yang sudah sedemikian tua. Melalui bukunya,
Richardson menguji masalah tersebut di Indonesia melalui suatu
analisis mengenai isu tertentu di masing-masing rantai suplai.
Berbagai legislasi hukum rupanya disponsori oleh perusahaan-
perusahaan kelapa sawit yang tergolong sebagai perusahaan ekspansif
yang tidak menganut prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep
Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan atau Sustainably Produced
Palm Oil (SPPO) dan keefektifan Roundtable on the Sustainable Palm
Oil (RSPO) dalam meregulasi sektor industri ini dimungkinkan akan
sangat bias.
Produsen utama minyak kelapa sawit di Indonesia dapat
dianalisis melalui suatu pengujian mengenai komitmen mereka
terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dan kritisisme
lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang bekerja di bidang tersebut.
Perusahaan perakitan yang turut membeli kelapa sawit juga turut
diuji secara kritis.Peran konsumen juga dieksplorasi melalui suatu
diskusi dari The Australian Labelling Legislation yang mengukur
kesadaran konsumen.
Dalam laporannya ini, Ricardson membahas sejumlah hal.
Konsekuensi sosial dan lingkungan dari produksi kelapa sawit yang
tidak berkelanjutan atau disebut Unsustainable Production of Palm
Oil (UPPO) memiliki dampak yang sangat merusak keragaman
hayati di Indonesia, juga kepada komunitas masyarakat adat, bahkan
masyarakat luas pada umumnya. Pasar permintaan terhadap minyak
goreng yang terus meningkat telah mendorong ekspansi perkebunan
sawit sedemikian menjadi-jadi.
Ada dua alat identiikasi kritis dalam buku Richardson ini, yang
dapat digunakan untuk meminimalisir kerusakan yang diakibatkan
ekspansi tersebut. Pertama, memotivasi pemerintah melalui
sejumlah insentif jika mengamandemen legislasi sehingga tidak lagi
membiarkan Unsustainable Production of Palm Oil (UPPO) terjadi.
Ricardson mencontohkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia