Page 328 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 328
Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 303
Regulasi-regulasi ini sangat berbahaya bagi sistem perkebunan
rakyat yang diusahakan oleh kelompok penduduk asli (indigenious
people) dan para petani di Indonesia.
Pada tahun 2008, Indonesia mengambil posisi Malaysia sebagai
produsen terbesar minyak sawit (CPO) di dunia. Selama seperempat
tahun pertama, Indonesia memproduksi 8,17 juta ton CPO. Pada
tahun 20120, Indonesia memproduksi 21,3 juta ton CPO. Dari jumlah
ini, 6 juta ton digunakan untuk kebutuhan domestik dan sisanya
diekspor ke Cina, India dan Uni Eropa. Dari ekspor minyak sawit
ini, Indonesia memperoleh pendapatan 9,11 juta dollar atau 12%
dari APBN. Sementara keuntungan minyak sawit yang begitu besar,
terdapat resiko cukup besar yang muncul. Sejak tahun 2000, Sawit
Watch mendokumentasikan ekspansi perkebunan kelapa sawit
yang telah mencapai 800.000 hektar pertahun. Perluasan ini telah
memunculkan banyak persoalan sperti konlik lahan antara produsen
minyak sawit dan masyarakat yang mengusahakannya, problem
lingkungan seperti asap dan banjir yang mulai mengkhawatirkan,
kerawanan pangan yang terjadi akibat pengusahaan tanaman non
pangan, dan meningkatkan harga bahan pangan.
Tulisan ini lebih lanjut memaparkan tentang kajian yang
dilakukan oleh Sawit Watch SKP pada bulan Juli sampai Agustus 2010
untuk meneliti dampak investasi berskala besar pada mega proyek
MIFEE pada hak-hak adat penduduk asli, khususnya suku Marind
di Merauke. Sejak resmi diluncurkan pada tahun 2010, pembukaan
lahan seluas 1 juta hektar telah dilakukan oleh investor dari berbagai
bisnis dari mulai pertanian padi, perkebunan kelapa sawit, kedelai,
produsen jagung, industri kayu, usaha perikanan dan peternakan.
Sawit Watch mencatat ada 36 perusahaan yang akan berinvestasi di
wilayah ini.
Dalam konteks MIFEE, penduduk asli ternyata tidak tahu
bahwa tanah-tanah mereka diambil alih pengusahaannya oleh
para investor melalui proyek MIFEE. Hal ini terjadi karena hak-hak
adat yang tidak tercatat, dan juga tidak adanya kemauan politik
dari pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan
mereka, termasuk juga meningkatkan kondisi sosial mereka. Di
