Page 351 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

326 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

pembangunan food estate di Delta Kayan, Kabupaten Bulungan,
Kalimantan Timur.
Artikel ini merupakan satu diantara kumpulan artikel yang
terdapat dalam majalah bulanan Legislatif edisi XI, yang secara
khusus mengeksplorasi respon pemerintah pusat melalui Direktur
Perluasan dan Pengelolaan Lahan Kementrian Pertanian, Ir. Tunggul
Iman Panudju, MSc mengenai pengembangan Food Estate di area
Delta Kayan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.

Menurut Tunggul, “food estate di Kabupaten Bulungan untuk
tahun 2011 telah tercetak sawah 1.000 ha dengan total anggaran Rp.
9, 7 milyar. Dari tahun 2006 sampai dengan 2010 telah dicetak sawah
seluas 1.700 ha dengan total anggaran Rp. 16, 49 milyar dan rencana
untuk tahun 2012, cetak lahan 1000 ha dengan anggaran 10 miliar.”
Pemerintah sendiri direncanakan akan membangun kawasan food
estate Delta Kayan seluas 3.000 – 5.000 ha.
Dalam pembangunan food estate ini, Pemerintah Daerah
(Pemda) Kabupaten Bulungan sendiri telah menarik investor
dalam bekerjasama menanamkan investasinya. Investor tersebut
adalah, PT. Sang Hyang Sri (SHS), PT. Miwon, PT. Solaria dan PT.
Tiga Pilar. Kerjasama yang telah dilakukan saat ini adalah dengan
PT.SHS. “Diantara 3000 – 500 ha tadi, ada beberapa ha dipinjamkan
atau disewakan ke SHS yang nantinya untuk perkantoran, gudang,
kelas, bengkel, perbenihan, penggilingan padi. Nanti tugasnya
SHS menyiapkan semua kebutuhan sarana dan prasarananya
yang berhubungan dengan sawah seperti pupuk, pestisida, benih
termasuk traktor. Juga pelatihan kepada petani dan membeli semua
hasil pertanian dengan harga yang telah disepakati.”
Dalam praktiknya, perluasan areal pertanian (sawah) baru
membutuhkan Survey Investigasi Desain (SID) yang disiapkan
Pemda sebagai pedoman pelaksanaan yang didalamnya mencakup
informasi luas wilayah, kondisi pengairan, kemiringan tanah serta
rencana anggaran biaya (RAB). “SID inilah yang nanti menjadi
rujukan petugas dan petani. Bila kenyataan dilapang RAB nya lebih
besardari anggaran kita, itu sudah menjadi kewajiban petani untuk
membantu melalui swadaya.” Dalam konteks ini, pemerintah pusat