Page 352 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 327

akan menyiapkan anggaran Rp. 10 juta per ha untuk cetak sawah
baru dan ditargetkan pada tahun 2012 pembangunan areal pertanian
baru akan mencapai 100 ribu ha begitu pula pada tahun 2013 sampai
dengan 2014.

Dari paparan sebelumnya tampak bagaimana kontribusi
negara (pemerintah pusat) dalam menyiapkan dan memuluskan
proses akuisisi tanah secara luas melalui kebijakan anggaran
untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana. Selain
itu, pemberian konsesi lahan (pinjam maupun sewa) secara luas
terhadap korporasi (negara dan swasta) menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam pengembangan food esatate. Namun bagi petani
pengolah akan menanggung beban biaya pembangunan areal
sawah baru secara sukarela atau dengan menggunakan terminologi
“swadaya.”

(MYS)
Keterangan: Artikel merupakan koleksi pribadi (moeh.yusuf@yahoo.
com)

IV.45. Rmd. 2011. “Investasi Pertanian Perlu didukung
Infrastruktur”. Majalah Bulanan Legislatif, Tahun VIII Edisi XI,
November 2011, Hal. 21 – 23.

Kata Kunci: Indonesia, Kalimantan Timur, food estate

Artikel ini merupakan satu diantara kumpulan artikel yang
terdapat dalam majalah bulanan Legislatif edisi XI, yang dikemas
dari hasil wawancara dengan, Drs. H. Yusran Aspar, MSi, anggota
Komisi IV DPR RI, asal daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur.
Di Indonesia, Selain Merauke, Propinsi Papua, pembangunan
food estate di Indonesia juga menjadi prioritas program pemerintah
pusat di wilayah Delta Kayan, Kabupaten Bulungan, Propinsi
Kalimantan Timur. Proyek food estate ini sendiri akan dibangun
di areal seluas 30.000 ha. Dalam hal ini, pemerintah pusat akan
mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan kawasan,