Page 358 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 333

prosedur formal negara atau juga dengan penggunaan kekerasan
militer untuk merampas tanah-tanah pribadi. Prosedur legal
dilakukan terutama di wilayah yang diakui sebagai tanah milik negara
dan melalui mekanisme pasar tanah. Selain difasilitasi langsung
oleh negara-negara asal investor dan pembuatan instrumen legal
oleh negara penerima investasi, investasi asing berskala besar untuk
pembelian dan penyewaan tanah dengan argumen kemanan pangan
ini, juga difasilitasi oleh lembaga perpanjangan tangan Bank Dunia
yang disebut sebagai International Financial Corporation (IFC). Dalam
tulisan ini, Savitri juga menjelaskan bahwa skenario pengambilalihan
tanah ini juga direspon dengan berbagai bentuk resistensi atau
perlawanan dengan mengusung wacana tentang pemutusan ikatan
sosial atas tanah yang diwujudkan dengan gerakan protes

(DWP)
Keterangan: Artikel merupakan koleksi pribadi (lucia_wulan@yahoo.
com)

IV.48. Syarief, Efendi. 2004. Melawan Ketergantungan pada
Minyak Bumi. Minyak Nabati dan Biodiesel sebagai Alternatif
dan Gerakan. Yogyakarta: Insist Press.

Kata Kunci: Indonesia, minyak bumi, bahan bakar alternatif, biofuel

Tulisan ini mempromosikan bahwa Indonesia sangat potensial
menjadi negara pengekspor BBM ke negara-negara lain seperti
Singapura dan Hongkong. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia
memiliki lahan pertanian yang luas. Indonesia memiliki lahan-
lahan luas terutama di luar Pulau Jawa yang nisbi masih jarang
tingkat kepadatan penduduknya dan dianggap kurang produktif
pemanfaatannya. Lahan alang-alang dan tegalan di Propinsi NTB
seluas 800.000 hektar dan wilayah NTT adalah dua lokasi yang
akan disasar untuk pengembangan produksi bahan bakar nabati.
Proil keuntungan inilah yang kemudian menyiratkan ambisi

untuk memposisikan Indonesia sejajar dengan negara-negara
pengekspor bahan bakar nabati lain yang telah memperoleh banyak