Page 361 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

336 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

pada wacana kebijakan tentang agricutural estate karena penulis
beranggapan bahwa dari sinilah kekerasan dalam dispossesion by
displacement dianggap sebagai sesuatu yang alamiah. Dalam hal ini
wacana enclosure/pengusiran ditampilkan dengan sense sebagai
sesuatu yang rasional, sebuah proyek masa depan, bukan sesuatu
yang negatif, brutal atau tidak memberdayakan. Cara-cara negara
melalui konsep ‘modern estate’ dalam menciptakan ‘kebutuhan’
dan ‘desain’ untuk memproduksi pangan dan energi dalam skala
yang luas di daerah-daerah pinggiran adalah fokus lebih lanjut
yang dieksplorasi. Wacana kebijakan dimunculkan dengan janji
negara bahwa krisis pangan dan energi bisa menjadi kesempatan
menuju corporate agriculture estate. Secara umum tulisan terbagi
menjadi 3 bagian utama yaitu: 1) Pendekatan teoritikal untuk
memahami MIFEE dengan mengkontekstualisasikannya pada
proses perampasan tanah sebagai sebuah prasyarat penting untuk
membangun pertanian industrial; 2) Penjelasan mengenai proses
kebijakan dalam konsep ‘estate’ bersamaan dengan wacana krisis
pangan dan energi yang dipakai untuk menaturalisasi perampasan
tanah; serta 3) Kontekstualisasi argumen dalam literatur ‘global land
grab’.
Cerita tentang kehadiran Ariin Panigoro yang mengadopsi
konsep Thomas Friedman dan mewacanakan ‘latten Indonesia from
Merauke’ mengawali paparan mengenai kasus MIFEE. Merauke yang
masih perawan dipandang potensial untuk dikembangkan sebagai
sentra produksi pangan. Dari sinilah muncul konsep Merauke
Integrated Food and Energi Estate (MIFEE) dengan slogannya
‘Pangan untuk Indonesia- Pangan untuk dunia’. Muncullah kasus
‘berpindah’nya tanah orang Marind kepada Medco seluas 350.000
hektar. Medco menyetujui untuk menggunakan tanah dengan
memperhatikan lingkungan secara bijak. Penulis mengidentiikasi
adanya dua mekanisme naturalisasi perampasan tanah dari proses
kebijakan MIFEE yaitu: 1) penyebarluasan konsep korporasi
perkebunan bersama dengan wacana krisis pangan dan energi
dan 2) Regulasi yang dimandatkan pada pemerintah lokal untuk
memasukan MIFEE dalam rencana tata ruang provinsi.