Page 364 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 339

pembuat kebijakan mengkonstruksi dan menggunakan wacana
kebijakan untuk mencapai target pembanguan sesuai dengan
blueprint kebijakan. Dalam kasus MIFEE, agar perampasan tanah
diterimas secara sosial dilakukan dengan mewacanakan kebijakan
monocrop skala luas untuk mengubah krisis menjadi peluang dan
merealisasikan wacana dengan munculnya legalisasi perencanaan
tata ruang. Data dan fakta yang disajikan oleh aktor negara dan
korporasi telah memunculkan kerangka krisis pangan dan energi
dalam wacana kebijakan MIFEE. Korporasi mengawal proses
pembuatan kebijakan dengan wacana krisis pangan dan energi –
negara membuat rencana pembangunan, kedua proses ini dipakai
sebagai upaya membuat proses perampasan tanah menjadi alamiah.

Proses kebijakan strategis yang dilakukan oleh negara dalam
menaturalisasi tanah dilakukan dengan: 1. Menyebarluaskan konsep
corporate agriculture estate bersama dengan wacana krisis pangan
dan energy; 2. Menggunakan rencana tata ruang untuk memenuhi
kesepakatan dengan berbagai institusi negara serta perusahaan
yang mendapat konsesi. Proses ini didiagnoasa dalam 3 peristiwa:
1. Panen raya padi tahun 2006 di Merauke; 2. Peluncuran Perdana
MIFEE; dan 3. Counter movement dari CSO. Panen Raya tahun
2006 di Merauke merupakan alih rupa dari selebrasi panen raya era
Suharto. Livelihood mode baru dirayakan oleh kelompok indigenious
people yang masih berbasis berburu dan meramu dengan bahan
makanan pokok sagu dan umbi-umbian. MIFEE diluncurkan dengan
serangkaian kebijakan yang menyertainya: rekomendasi dari Badan
Koordinasi Perencanaan Ruang Nasional (BKPRN; Grand design
MIFEE; Inpres No 1/2010 tentang Prioritas Percepatan Pembangunan
Nasional; Surat presiden kepada sekretaris PBB dan Presiden Bank
Dunia mengenai kepedulian terhadap persoalan krisis pangan; rapat
Kepresidenan dengan KADIN di Yogyakarta untuk mengekspos
ide tentang mengubah krisis menjadi peluang; Instruksi Presiden
No 5/2008 yang fokus kepada pembangunan ekonomi 2008-
2009; Peraturan Pemerintah no 26/2007 tentang Rencana Tata
Ruang Nasional. Dalam rekomendasi BKPRN terdapat beberapa
hal pokok yang dicatat yaitu: Menata wilayah Merauke, meliputi
18 distrik, Mappi dan Boven Digul; Menyediakan tanah untuk