Page 89 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

64 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

mendasar atau akar perampasan tanah, yaitu pola industrial di mana
produksi pangan dan energi serta konsumsi dikontrol oleh perusahaan
multinasional. Hal ini sangat problematis jika dijawab dengan win-win
solution. Dalam pandangan Borras dan Franco kerangka CoC bukannya
menghalangi perampasan tanah, namun justru memfasilitasinya.
Oleh karena itulah kerangka CoC tidak bisa dipertimbangkan sebagai
jalan keluar ataupun sebuah pendekatan alternatif.
Borras dan Franco juga menyadari bahwa setiap usulan pasti
memiliki kelemahan. Tetapi pendekatan pragmatis tetap tidak
bisa dijadikan alasan untuk menghadapi perampasan tanah
global berskala besar. Perampasan tanah tidak bisa dihindarkan.
Perampasan tanah global berskala besar harus direspon dengan
tujuan utama untuk menghentikannya. Kedua penulis berkeyakinan
bahwa perampasan tanah global skala besar ini bisa dihindari.
Untuk itu dibutuhkan sebuah analisis berbasis keadilan sosial yang
menghubungkan penyebab kemiskinan pedesaan dengan sistem
TNC yang dikendalikan secara global dengan produksi pangan dan
energi, distribusi, dan konsumsi, serta dampak negatifnya terhadap
masyarakat dan lingkungan. Jalan keluar ini dapat menjadi sarana
untuk melindungi akses tanah dan kepentingan rakyat miskin dalam
kerangka hak asasi manusia.

(VRP)
Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.responsibleagroinvesment.org

I.14. Borras, Saturnino & Franco, Jennifer. 2011. Political
Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding
Europe’s Role, Transnational Institute and The Just Trade
Project. www.tni.org.

Kata Kunci: Asia Tenggara, tanah terlantar, kebijakan, pangan, krisis energi

Perampasan tanah terjadi pada level dan kecepatan yang
signiikan di Asia Tenggara. Beberapa karakteristik akuisisi tanah

di Asia ini berbeda dengan Afrika. Sepintas, Eropa tampak bukan
sebagai penggerak utama perampasan tanah di Asia. Pemeriksaan