Page 90 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 90

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi  65


              lebih  lanjut  mengungkapkan  bahwa  Eropa  tetap  memainkan
              signiikan  peran. Pengaruh  Eropa  ini tampak, baik  langsung maupun

              tidak langsung, dalam perusahaan dan sektor kebijakan publik, serta
              lembaga multilateral di mana Uni Eropa adalah anggotanya. Melihat
              beberapa kasus pembebasan lahan berskala besar di Asia Tenggara,
              dan  peran  yang dimainkan  Uni Eropa, dapat  diajukan  beberapa
              gugatan dan isu-isu untuk didiskusikan. Asumsi tentang keberadaan
              lahan pertanian terlantar (“idle”, “marjinal”dan “tak berpenghuni”) di
              negara-negara Selatan yang dianggap dapat memecahkan persoalan
              pangan global dan krisis energi, pada dasarnya tidak tepat.
                  Klaim  resmi dari negara  terhadap  tanah  terlantar  dan  upaya
              untuk  merebut  tanah  tersebut  telah  merusak  dan  melanggar  hak-
              hak  masyarakat  yang tinggal dan  bekerja  dalam  ruang geograis
              tersebut. Perampasan tanah telah menyebabkan pencabutan hak yang
              merugikan masyarakat, bahkan menggabungkan masyarakat tersebut
              ke  dalam  “kantong-kantong” yang muncul akibat  dari kebijakan
              pangan dan energi global. Perampasan tanah oleh pemerintah daerah
              maupun  perusahaan  transnasional sering terjadi dengan  dorongan
              dan  dukungan  dari pemerintah  pusat. Sebagian  besar  produk  yang
              dihasilkan  – produk  pangan  maupun  energi - yang diekspor  atau
              yang direncanakan untuk diekspor ke negara lain, memiliki implikasi
              penting terutama kepada rangkaian dan logika industri global terkait
              kebutuhan  Uni Eropa. Perusahaan-perusahaan  transnasional dan
              mitra  domestik  mereka  yakni elit  dan  birokrat, telah  berdampak
              sedemikian rupa pada mata pencaharian masyarakat petani.
                  Berbagai kebijakan tanah oleh lembaga bilateral dan multilateral,
              termasuk  yang melibatkan  Uni Eropa  atau  negara-negara  anggota
              Uni Eropa, memiliki implikasi langsung dan tidak langsung dalam
              merampas lahan di wilayah ini, mulai dari ketidakmampuan untuk
              melaksanakan  kebijakan  pertanahan  secara  efektif, namun  benar-
              benar progresif untuk mempromosikan kebijakan tanah yang pro-
              pasar, sehingga mendorong atau memfasilitasi perampasan tanah.


              (VRP)
              Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.tni.org
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95