Page 109 - Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inivasi system Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964
P. 109
Land Reform Lokal A La Ngandagan
menjual kembali tanahnya kepada warga desa Ngandagan.
Akibatnya, persentase tanah yang dimiliki warga desa lain
merosot tajam selama masa Soemotirto, dan pada tahun
1960 Wiradi melaporkan (2009b: 170) bahwa tanah yang
masih dimiliki orang luar tinggal 44% saja, atau berkurang
sekitar 30% dari keadaan sebelum Soemotirto.
Di luar redistribusi sawah buruhan seperti diuraikan
di atas, laporan Wiradi (2009b: 170) juga menyebutkan
bahwa penguasaan sawah bengkok juga disusun ulang di
antara pamong desa. Jadi, dengan tanah gaji yang tersedia,
distribusi sawah bengkok di antara anggota aparat desa
menjadi lebih merata. Sayang, Wiradi tidak menjelaskan
pembagian ulang sawah bengkok ini lebih rinci kecuali bahwa
luas penguasaannya kemudian berkisar antara 150 hingga 700
ubin (di mana yang terluas diperuntukkan kepada Lurah).
Jika dibandingkan dengan pembagian sawah bengkok saat
ini di mana lurah menerima 1.500 ubin, dua orang pamong
menerima 300 ubin, dan lima pamong lainnya menerima
250 ubin, memang terlihat bahwa pembagian pada masa
Soemotirto itu jauh lebih merata.
4. Keharusan Mengerjakan Tanah Sendiri
Di atas telah diulas bagaimana Soemotirto merombak
kelembagaan penguasaan sawah buruhan yang berhasil
memangkas pola hubungan eksploitatif yang pernah ada
antara kuli baku dengan buruh kuli-nya. Hal ini dicapai
dengan mentransformasikan kedudukan sawah buruhan dari
semula di bawah otoritas petani kuli baku yang digunakan
sebagai basis untuk membangun relasi patronase menjadi
80
