Page 139 - Transmisi Nilai-nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan
P. 139

Aristiono Nugroho dkk.
                        Sebagaimana diketahui,  penghentian  transmisi  nilai-
                    nilai pertanahan  masa  lalu  sangat relevan  dilakukan,
                    karena memiliki beberapa kelemahan,  terutama  dalam
                    hal  pembuktian  tertulis.  Tetapi  bagi sebagian  nilai-nilai
                    pertanahan masa lalu  yang mampu mendukung  sistem
                    pembuktian, maka ia diangkat ke level filosofis dan disisipkan
                    ke dalam nilai-nilai pertanahan masa kini. Inilah bagian dari
                    upaya revitalisasi filosofi pembuktian yang berbasis tradisi,
                    untuk sinkronisasi nilai-nilai pertanahan masa kini dengan
                    tradisi dan kebutuhan para petani di masa kini.
               2.  Melakukan Transmisi Masa Kini

                   Setelah membahas upaya menghentikan transmisi nilai-nilai
             pertanahan masa lalu,  yang meliputi  maksud,  alasan,  prasyarat,
             prospek, dan prosesnya; selanjutnya perlu dibahas juga, ketika petugas
             Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan memiliki kesempatan, untuk
             melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, dengan rincian
             sebagai berikut:

                  a.  Maksud Transmisi
                        Maksud transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, yaitu
                    memberi  kesempatan pada para petani  untuk  mendapat
                    pengetahuan  pertanahan  terbaru, yang  berbeda  dengan
                    pengetahuan  yang  selama  ini dimiliki  oleh  para  petani.
                    Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan,
                    pengetahuan semacam ini memberi kemampuan pada petani
                    dalam melindungi dan memanfaatkan hak atas tanahnya.
                        Pengetahuan  pertanahan  terbaru  yang ada dalam
                    nilai-nilai pertanahan masa kini, antara lain berupa norma
                    yang mewajibkan  petani melakukan kegiatan  tertentu  di
                    bidang pertanahan. Kegiatan ini merupakan aktivitas dasar
                    yang diperlukan agar bidang tanah petani dapat dilindungi


      120                                                                                                                                                    121
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144