Page 29 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 29

LANDASAN KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN EKONOMI

               Scott menggambarkan bagiamana proses memburuknya
               hubungan tersebut melalui faktor-faktor seperti ketim-
               pangan pola pemilikan dan penguasaan tanah, per-
               tambahan penduduk, fluktuasi harga, menyempitnya ker-
               ja sampingan yang menyebabkan kedudukan tuan tanah
               semakin kuat mengahadapi para petani penyewa dan
               buruh tani di pedesaan. Tuan tanah dapat menekan
               tingkat upah dan imbangan bagi hasil akibat meningkat-
               nya jumlah penggarap yang saling bersaing mendapatkan
               kesempatan garap dan belitan utang yang dialami oleh
               mayoritas mkaum tani di pedesaan. 23
                  Penyelidikan Meyer Renneft di Cirebon membuktikan
               gejala pemusatan tanah di segelintir orang dan semakin
               meningkatnya jumlah petani tak bertanah di pedesaan.
               Uraiannya menjelaskan faktor pemenuhan kebutuhan
               konsumsi kaum tani menyebabkan mereka terus mencari
               setiap sumber yang memberikan mereka uang yang
               memenuhi kebutuhan konsumsinya. Efek “demonis” dari
               kekuatan komersialisasi di wilayah pedesaan menye-
               babkan orang berbondong-bondong mendatangi pabrik,
               pengusaha kebun Tionghoa, penyewa tanah pribumi,
               bank dan lumbung desa serta rumah gadai untuk memin-
               jam uang kas. Hal inilah yang menyebabkan kaum tani
               kehilangan tanah yang menjadi jaminan utang mereka.
               Apabila mereka tidak mampu membayar kembali utang
               mereka (sebagian besar memang tidak mampu melu-
               nasinya), maka tanah garapan meraka harus diserahkan
               dan petani kini hanya menjadi buruh upaha di atas tanah
               mereka yang telah tergadaikan. 24

               23. James C. Scott. Op.cit., hal. 102.
               24. J.W. Meyer Ranneft.  Laporan-Laporan Desa. Arsip Nasional Republik
                 Indonesia. Jakarta, 1974, hal. 21.

                                        23
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34