Page 429 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

Mengklaim Tanah Untuk Reformasi Gerakan Agraria

dimana aliansi bisa dibuat dengan kelompok-kelompok
yang berjuang dalam bentuk lain dari keadilan agraria.
Pada bagian ini, kita membahas konteks ekonomi politik
pada masa awal tentang agraria, keadilan lingkungan,
masyarakat adat, konservasi dan gerakan agraria yang
kembali muncul dan berubah di Indonesia, dari tahun 1945
ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya
sebagai koloni di Hindia Timur, menjadi Orde Baru (1966-
1998). Praktik dan strategi dari pembangunan serta otorisasi
negara mempengaruhi munculnya ruang untuk manuver
dan pendekatan strategis oleh organisasi dan aktivis baik
lingkungan maupun agraria. Pentingnya perkembangan
kehutanan nasional dan konservasi internasional, secara
radikal mengubah politik agraria selama periode ini.
Perubahan bidang politik juga mempengaruhi hubungan
pergerakan dengan yang lainnya.
Organisasi Agraria bukanlah hal yang baru untuk
sejarah Indonesia. BTI (Barisan Tani Indonesia atau Indo-
nesia Peasant Front) telah ada dibentuk pada tahun 1945.
Organisasi ini merupakan yang pertama dari beberapa
organisasi petani yang beroperasi di seluruh nusantara, dan
memiliki basis kuat di Jawa, Sumatera dan Bali. Pada tahun
1950-an dan 1960-an, organisasi petani ini berhubungan
erat dengan partai politik . Partai Komunis Indonesia dan
185
BTI, adalah organisasi legal saat itu, dan dia menjadi
pendukung paling aktif dalam program reforma agraria
Negara yang bergerak setelah berlakunya UUPA tahun
1960. Mereka memobilisasi masyarakat pedesaan untuk
melakukan “tindakan sepihak” dengan menduduki tanah-

185 BTI (Barisan Tani Indonesia) berafiliasi dengan Indonesia Partai
Komunis (PKI), Pertani (Persatuan Tani Nasional Indonesia) dengan
Partai Nasionalis (PNI), dan PERTANU (Persatuan Tani Nadhatul
Ulama) dengan salah satu Partai Islam (Nadhatul Ulama) (Pelzer
1982).

415