Page 435 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

Mengklaim Tanah Untuk Reformasi Gerakan Agraria

hutan, mereka bertentangan dengan agenda kelompok
keadilan lingkungan. Pada saat yang sama, meskipun
banyak dari kepentingan konservasi besar ini mungkin tidak
setuju dengan pembela keadilan sebagai solusi yang tepat
untuk masalah lingkungan hidup, namun mereka mem-
bantu membuat pemerintah sadar tentang masalah ling-
kungan, mereka juga membantu membentuk lembaga dan
menyediakan dana untuk menangani masalah ini di jalur
legal formal pada saat yang sama dengan pembela keadilan
lingkungan yang bekerja di lapangan. Sebagai contoh,
seperti yang kita lihat di bawah ini, rezim Suharto mem-
bentuk Kementerian Lingkungan Hidup di samping
Departemen Kehutanan, dan dengan demikian berkon-
tribusi pada penciptaan penggandaan konteks untuk agenda
lingkungan. Tetapi anggaran lembaga dan kekuasaan
ideologis terdahulu dalam negara hampir tidak cocok untuk
apa yang pengelola kehutanan sebut ‘Departemen
keemasan’ mereka (Peluso 1992). Dengan demikian, ber-
bagai aliansi dan perbedaan menandai gerakan lingkungan
ini dari awal, bahkan ketika common ground dianggap
kebijakan politis.
Kesamaan dari cerita awal orientasi akarrumput dan
nasional atau lembaga-lembaga lingkungan hidup inter-
nasional digambarkan oleh kisah WALHI (Wahana Ling-
kungan Hidup Indonesia ). Lembaga ini dibentuk pada
1980 dan secara eksplisit asal-usul dan inspirasinya berawal
pada pertemuan Stockholm untuk Sustainable Develop-
ment pada tahun 1972, sebuah pertemuan yang juga banyak
menginspirasi organisasi lingkungan dan konservasi besar
lainnya.
WALHI didirikan saat kekuasaan kehutanan di In-
donesia berada di puncak, ketika hutan (kayu) dan ekstraksi
minyak dan perdagangan dicatat sebagai bagian terbesar
penyumbang GDP Indonesia (Robison 1986). Kehutanan
diangkat statusnya menjadi Departemen pada tahun 1983,

421