Page 436 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

dengan yurisdiksi atas ratusan juta hektar tanah nasional.
Ratusan konsesi kayu dialokasikan di seluruh negeri – di
Kalimantan sendiri saja lebih dari 500 (Barr 1997). Dengan
bantuan teknis dan pinjaman dari FAO (Food and Agri-
culture Organization) dan Bank Dunia, pengelola hutan
telah menyatakan, mengalokasikan dan memetakan hutan
nasional, membagi mereka ke dalam hutan produksi dan
hutan lindung, serta cadangan alam dan cadangan hutan
konservasi (untuk persiapan konversi ke industri pertanian
atau pengembangan proyek pembangunan).
Mengingat kekuatan kelembagaan Departemen
Kehutanan dan kekuatan otorisasi pemerintahan, WALHI
tidak bisa bertahan tanpa dukungan dari dalam pemerintah.
Menanggapi tekanan internasional, tetapi dalam cara-cara
yang tidak dimaksudkan untuk mengganggu pendapatan
luar biasa dari sektor kehutanan, Soeharto menciptakan
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dipimpin oleh Dr
Emil Salim. Kementrian Lingkungan Hidup memiliki
anggaran sedikit dan kekuasaan nyata yang kecil di dalam
negara. Namun, kementrian yang dipimpin oleh Salim
menyediakan tempat yang aman bagi aktivis keadilan
lingkungan – posisinya sendiri yang termarjinalkan di
pemerintahan menciptakan dasar untuk membentuk aliansi
dengan para pendukung keadilan ini. Pada saat yang sama,
KLH mengembangkan hubungan dengan pengacara
lingkungan internasional dan penasihat hukum - yang juga
terpinggirkan oleh pengembangan skala besar kepentingan
global yang dominan di pimpinan negara. Dalam beberapa
hal, kemudian, KLH menjadi lembaga pemersatu bagi
kelompok keadilan dan komponen hijau yang jauh dari
gerakan lingkungan. Ketika pemerintah Orde Baru mulai
menafsirkan kritik-kritik kebijakan dan praktek pengem-
bangan mereka sebagai subversif, diskusi-diskusi diarahkan
dilakukan melalui media publik dimana hak-hak petani
atau akses terhadap tanah yang hilang untuk perusahaan-

422