Page 442 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

kehutanan dan pertambangan, sedangkan YLBHI dan
mahasiswa serta aktivis agraria memfokuskan kritik mereka
pada tidak dilaksanakannya (atau kegagalan pelaksanaan
dari) Undang-undang No. 5 1960 (UUPA). Beberapa
aktivis lingkungan diundang ke Bandung untuk mengambil
bagian dalam diskusi yang kemudian menjadi dasar dari
berdirinya KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria (wawan-
cara penulis 2007).
UUPA adalah ikon nasional, dia memformalkan
maksud kaum nasionalis untuk melepaskan politik
pembedaan ala kolonial yang berdasarkan ras dan etnis -
diwujudkan dalam hukum pluralisme kolonial- dengan
membentuk hukum pertanahan nasional yang bersatu.
Suatu komponen penting dari hukum itu adalah dia-
dakannya reforma agraria nasional. Pemerintahan Suharto,
bagaimanapun, melaksanakan hukum secara selektif,
menginginkan sesuatu yang mendukung hak-hak negara
untuk mendapatkan tanah untuk proyek-proyek pemba-
ngunan “atas dasar kepentingan nasional”. Sedangkan
bagian-bagian yang membahas fungsi-fungsi sosial tanah
untuk mata pencaharian dan reforma agraria diabaikan.
YLBHI dan aliansi mahasiswa, membingkai gerakan dan
kegiatan mobilisasi mereka pada sekitaran reforma agraria
ini, mereka menganjurkan pemerintah untuk melaksanakan
UUPA lebih komprehensif. Meskipun mereka –YLBHI-
bekerja pada pendekatan multi-skala, sebagaimana yang
dilakukan oleh aktivis lingkungan, para aktivis reforma
agraria di Jawa dan Sumatra kekurangan keterikatan secara
nasional dan pendanaan internasional yang luas yang
tersedia bagi kelompok gerakan lingkungan. Mereka juga
masih sensitif secara politis karena harus bergerak lebih
halus.
Beberapa kunci, perbedaan sejarah dan perbedaan
geografis membagi jenis reforma pada dua jenis gerakan
agraria yaitu reforma agaria berbasis masyarakat adat dan

428