Page 447 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

Mengklaim Tanah Untuk Reformasi Gerakan Agraria

Perusahaan Perkebunan Negara. Operasi SPP menggam-
barkan bentuk baru organisasi pergerakan agraria, karena
dia bekerja tidak hanya melalui pendudukan tanah lansung
dan bentuk lain tindakan kolektif, tapi juga dengan
negosiasi para pemimpinnya dengan politisi, pejabat di
lembaga manajemen tanah pemerintah, dan anggota
parlemen distrik dan pemimpin nasional. SPP dan NGO
terkait (terutama Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA
dan, baru-baru ini, KARSA-Lingkar Pembaruan Agraria
Dan Pedesaan), juga telah bekerja sama dengan NGO yang
bekerja untuk hak asasi manusia (YLBHI) dan konservasi
(WALHI, LATIN-Lembaga Alam Tropika Indonesia).
KPA dibentuk pada tahun 1995 selama periode bawah
tanah dari kegiatan aktivis agraria. Meskipun secara teknis
dia merupakan sebuah NGO, beberapa anggota KPA juga
merupakan pemimpin organisasi petani.
SPP dan keanggotaannya mempraktekkan ide yang
dibawa kepada mereka oleh akademisi pro-reformasi,
Gunawan Wiradi (1997), menggagasi tentang “pengaruh
reforma agraria” (Powelson dan Bursa 1990). Kemampuan
mereka untuk menempati, memegang dan mengubah
penggunaan dan penutup vegetatif dari wilayah yang didu-
duki adalah penting, walaupun daerah tersebut tampaknya
relatif kecil untuk jutaan hektar lahan hutan dan perke-
bunan di Jawa Barat. Pendudukan tersebut merupakan hal
yang paling berarti untuk mereka selama tiga perempat
dekade. Di bawah pemerintahan Soeharto, pemilik tanah
akan dipaksa keluar atau lebih buruk lagi. Memang,
Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan Negara telah
mempekerjakan ratusan preman untuk mengusir petani
dari wilayah yang diduduki, tapi akhirnya gagal untuk
mengusir mereka.
Baru-baru ini, kelompok reforma agraria telah ber-
kampanye untuk mendapatkan partisipasi dalam pengam-
bilan keputusan pemerintah. Dalam wilayah kerja mereka

433