Page 448 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

di Jawa Barat, SPP melobi pemerintah daerah dan DPRD
untuk membuat komite untuk menyelesaikan konflik
agraria, terutama di wilayah yang penting yang saat ini
dialokasikan ke Perusahaan Kehutaan dan Perkebunan
Negara, yang mencakup 44% dari seluruh Kabupaten
191
Garut (Fauzi 2003). SPP juga membentuk asosiasi kepala
desa dan parlemen di distrik-distrik dan memenangkan
sekitar 10% dari pemilihan kepala desa di wilayah kerja
mereka pada tahun 2006.
Kita harus melangkah mundur sedikit dan memeriksa
transformasi ekonomi-politik utama yang telah membuat
kegiatan-kegiatan institusi baru ini menjadi mungkin:
pendudukan tanah, kebangkitan kembali bentuk-bentuk
kriminalisasi organisasi dan “negosiasi’ antar kelompok
gerakan dengan pejabat pemerintah. Pendek kata,
“Reformasi”, versi Indonesia dan “people power” versi “
Filipina”, merepsentasikan perubahan konteks politik.
Reformasi adalah istilah Indonesia untuk transformasi
ekonomi politik Indonesia, menyebabkan perubahan
radikal dalam konteks, program, strategi, posisi dan aliansi
antara organisasi agraria dan lingkungan. Penerus Suharto
pada tahun 1998 dengan segera mengeluarkan Keputusan
Presiden untuk mendesentralisasikan banyak fungsi
pemerintah pada kabupaten, khususnya fungsi anggaran
dan pengelolaan sumber daya (Reso Sudarmo 2005).
Sebuah anomali penting yang mempengaruhi perkiraan
distribusi ulang tanah negara dan cara-cara kelompok
akarrumput dan NGO yang harus bergerak kemudian.
Lembaga pemerintah pusat sektoral, yang terpenting
192
Departemen Kehutanan, menahan yurisdiksi atas lahan

191 Cf.Wargadiputra (2005, 2), yang menyatakan bahwa 50 persen dari
kabupaten ini adalah hutan negara atau tanah perkebunan.
92 Dan lembaga-lembaga regional, termasuk Perusahaan Kehutanan
Negara di Jawa.

434