Page 453 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

Mengklaim Tanah Untuk Reformasi Gerakan Agraria

hutanan dan Pertambangan. Bagaimana ketegangan ini
telah dimainkan di atas sebagai alasan dapat dilihat melalui
dua kunci legislatif dan inisiatif kebijakan yang mengge-
rakkan forum ini di periode awal reformasi dan baru-baru
ini (2005-07). Inisiatif ini adalah Ketetapan MPR no. IX/
2001 (selanjutnya disebut TAP MPR IX/2001) dan inisiatif
reforma agraria yang diumumkan bersama-sama oleh
Presiden, Menteri Kehutanan dan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) pada bulan September 2006. Selain itu,
berbagai gagasan berbeda dari tujuan akhir untuk reformasi
telah memisahkan kelompok-kelompok dan individu, yang
ditunjukkan oleh perdebatan atas hutan kemasyarakatan
atau CBNRM. Perdebatan ini menunjukkan perubahan
agraria (sekali lagi) dan konteks politik di dalamnya dimana
organisasi beroperasi.

Perdebatan TAP MPR IX/2001
Pada akhir tahun 2000 dan 2001, telah jelas bahwa
tidak hanya reformasi yang akan mengubah negara Indo-
nesia, tetapi bahwa juga inisiatif gerakan lingkungan,
selama periode Soeharto, penataan ulang lembaga negara,
termasuk hukum, dan normalisasi rezim baru dalam
melakukan kontrol teritorial. Gerakan Lingkungan – disini
juga ikut gerakan agraria dan konservasi hutan, yang juga
mempengaruhi pola-pola kontrol dan akses tanah sebagian
besar- merupakan arena yang berbeda antara negara dan
masyarakat sipil ,namun operasi dari komponen yang
terjalin (konservasi ‘besar’ dan keadilan lingkungan). Ini
adalah sebuah konteks - konteks - di mana gerakan agraria
harus bernegosiasi dan berjuang.
KPA telah lama menjadi salah satu kelompok agraria
yang bersedia bekerjasama dengan NGO keadilan
lingkungan di itngkat nasional dan daerah, sebagian karena
beberapa kelompok keadilan lingkungan (misalnya, LATIN

439