Page 454 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

dan WALHI) kadang-kadang menyediakan dana untuk
KPA dan SPP untuk membiayai okupasi dan protes
(wawancara penulis 2007). Pada tahun 2001 mereka
mendirikan sebuah Kelompok Kerja Pembaruan Agraria
dan Manajemen Sumber Daya Alam. Bagi kalangan aktivis
agraria dan kelompok keadilan lingkungan, hal ini
merupakan untuk pertama kalinya mewakili isu dua
kelompok yang berbeda di forum publik untuk bersama-
sama menyusun strategi dan mempengaruhi kebijakan
nasional dan undang-undang, walaupun dalam cara yang
masih terbatas oleh sifat keadaan dan kekuataan dan
perbedaan mereka sendiri (Rosser et al. 2005, 67).
Kolaborasi aktivis Agraria-lingkungan ini terjadi di
proses mendorong TAP MPR IX/2001, juga penting untuk
melihat partisipasi AMAN, organisasi masyarakat adat
nasional, yang mengklaim dan diklaim sebagai organisasi
agraria maupun organisasi keadilan lingkungan, ini
memungkinkan nya untuk fokus pada isu-isu kepemilikan
di konflik lingkungan, meskipun kata “kepemilikan” tidak
digunakan secara konsisten. Sebaliknya, malah dimak-
sudkan pada keduanya adalah “penguasaan tanah” atau
“kepemilikan sumber daya”, yang belakangan belum tentu
bermakna hak atas tanah secara resmi. Pada saat yang
sama, simpati akademisi dan pembuat kebijakan berusaha
untuk mengintegrasikan agro-ekologi dan sosial struktural,
dimensi dari dua pendekatan untuk reformasi. Mereka
memulai reforma agraria sebagai satu strategi untuk
menghubungkan ketidakadilan struktural agraris dengan
krisis ekologi, dan menunjukkan bagaimana pemecahan
pertama bisa membantu memperbaiki yang kedua
(misalnya Sangkoyo 2000; Kartodihardjo 2002). Dikatakan
juga bahwa agenda reforma agraria seharusnya tidak hanya
merestrukturisasi akses dan kontrol tanah atau mengubah
tata guna lahan, sistem produksi dan konsumsi untuk
menjamin hak-hak dasar dan kesejahteraan penduduk

440