Page 456 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

semangat UU No 5/1960 dan UUD 1945 Pasal 33.
Undang-undang ini juga mengungkapkan kelemahan
dalam hukum pertanian di Indonesia yang telah meng-
hasilkan struktur agraria yang tidak adil dan meningkatkan
proses liberalisasi sumber daya alam. Situs ini juga
menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara
terdahulu (BUMN di Indonesia) telah diambil alih atau
diperkuat oleh perusahaan transnasional, untuk lebih
lengkap lihat di situs via campisena dengan alamat (http:/
/viacampesina.org/main_en/images/stories/
lvcbooksonwto.pdf).
Pandangan ini bagaimanapun juga, mengubah mak-
sud dari aliansi agraria dan pendukung keadilan
lingkungan. Bagi mereka, penerbitan TAP MPR No IX/
2001 adalah arti simbolis yang besar dan strategis.
Pemimpin lokal SPP menggunakan keputusan tersebut
sebagai cara untuk membenarkan pendudukan tanah dan
sebagai alat tawar-menawar dengan pusat dan BPN di
daerah (Afiff et al). 2005. Disadari atau tidak dalam per-
janjian permasalahan perundang-undangan sumber daya
alam di era Suharto, diperkuat dimasa reformasi dengan
revisi UU Kehutanan direvisi (41/1999) dan keputusan
presiden berikutnya (KepPress 34/2003), KPA, SPP dan
pendukung resolusi lainnya telah menggunakan TAP MPR
IX/2001 untuk membawa isu-isu reforma agraria kembali
ke meja perundingan dengan pemerintah. Keputusan ini
jelas menyatakan dukungan bagi UUPA. Meskipun
anggota organisasi dari FSPI memiliki pandangan yang
berbeda terhadap potongan-potongan baru ini dari
peraturan tersebut, seperti Keppres 34/2003. SPP melihat
Keputusan Presiden ini sebagai legitimasi parlemen
kabupaten dan keterlibatan administrasi didalam reforma
agraria, menempatkan resolusi konflik lebih dekat dengan
sumber (Lucas dan Warren 2003, 35-6; Afiff et al. 2005,
5). FSPI, SPP dan KPA yang sama mendukung reforma

442