Page 460 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

ini memaksa gerakan agraria yang moderat untuk fleksible
terhadap kelompok keadilan lingkungan untuk bergerak
melawan area ekslusif dari “kelestarian alam” (Lowe 2003;
Afiff dan Lowe 2008; Stedile 2002). Mungkin untuk alasan
ini, beberapa kelompok lingkungan membuat beberapa
kesepakatan dengan modal besar, yang menunjukkan era
neoliberal terpaksa mengikuti aliansi konservasi yang
dibuat kelompok konservasi internasional dengan militer
dan pemerintahan otoriter di masa pembangunan (Peluso
1993; Chapin 2004).
Kelompok keadilan lingkungan juga telah meme-
nangkan beberapa “pertempuran” selama Orde Baru, salah
satunya berhasilnya dimasukkan konsep kehutanan sosial.
Komunitas kehutanan dalam kelompok keadilan lingkung-
an telah lama mengejar tujuan mereka untuk meningkatkan
akses petani di hutan lahan milik pemerintah sebagai bagian
dari perjuangan yang lebih luas pada masa reformasi. Pada
tahun-tahun awal milenium baru, mereka mempunyai
beberapa prestasi yang kecil namun sangat simbolik. Con-
tohnya, Menteri Kehutanan secara resmi mengakui bebe-
rapa komunitas kehutanan otonom di Sumatera dan
Kalimantan (D’Andrea 2003; Li 2007). Di Jawa, Perusa-
haan Kehutanan Negara memperluas akses penduduk desa
ke hutan melalui bentuk kerjasama pengelolaan hutan
bersama di area ‘Kehutanan Sosial’ Pulau Jawa, sebagian
dalam rangka menanggapi ancaman yang ditimbulkan oleh
pendudukan hutan dan penebangan massal yang terjadi
pada tahun-tahun awal Reformasi.
Konsolidasi kontrol Pemerintah Indonesia begitu
banyak atas wilayah nasional hutan negara yang mewa-
jibkan kelompok gerakan agraria membuat perjanjian
secara eksplisit dengan program dan peduli terhadap
komunitas/sosial kehutanan. Sebagaimana aktivis reforma
agraria di akhir 1990an memfokuskan perhatian mereka
pada daerah dataran tinggi, pekerjaan mereka akhirnya tak

446