Page 462 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional
P. 462

GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

            lainnya, lebih baik bekerja sama dengan pemerintah dalam
            program kehutanan sosial dan “memenangkan” kepemi-
            likan swasta menjadi inti utama pertikaian.
                 Beberapa masyarakat sekitar hutan dan aktivis re-
            forma agraria berupaya berhubungan dan berkolaborasi,
            sehingga dapat untuk melihat pekerjaan mereka dari per-
            spektif baru. Untuk KPA, misalnya, masyarakat kehutanan
            merepsentasikan koneksi akses dukungan dan jaringan ke
            sumber daya baru. Koneksi juga memberikan kesempatan
            untuk aktivis reforma agraria untuk meradikalisasi masya-
            rakat kehutanan sebagai bentuk lain dari keadilan ling-
            kungan. Untuk tujuan ini, WALHI dan NGO lingkungan
            seperti ARUPA (Aliansi Relawan untuk Penyelamatan
            Alam) memimpin kampanye di Jawa untuk membubarkan
            Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)- yang sebe-
            narnya adalah untuk  mengumumkan kebangkrutan
            perusahaan pemerintah ini pada tahun 2002. Meskipun
            pada akhirnya Perusahaan Kehutanan Negara dipertahan-
            kan dengan dukungan dari Menteri Keuangan, namun
            tekanan oleh para aktivis, akademisi dan beberapa yayasan
            /penyandang dana memaksa Perusahaan Kehutanan Ne-
            gara untuk secara dramatis meningkatkan hak-hak akses
            masyarakat terhadap tanah negara berupa hutan ini serta
            meningkatkan jumlah wilayah dan pohon di bawah pro-
            gram kehutanan sosial - namun tidak untuk mendistri-
            busikan atau mereklasifikasi lahan hutan negara (Simon
            1993,1994; Awang 2004). Sementara hal ini dikritik oleh
            aktivis reforma agraria, aktivis keadilan lingkungan mem-
            bela ini sebagai “akses” pendekatan, dan melihatnya
            sebagai celah potensial pada sulitnya pengelolaan untuk
            lahan hutan. Keuntungan tambahan pada akses petani akan
            sulit untuk ditolak setelah Perusahaan Kehutanan Negara
            atau Menteri Keuangan telah mengakui mereka (wawan-
            cara penulis dilihat 2007). Dalam kenyataannya  skenario
            inilah yang terjadi.


            448
   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467