Page 464 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

bencana alam seperti erosi dan tanah longsor pada lahan
hutan Pulau Jawa ( wawancara penulis 2007).
Di luar Jawa, melalui AMAN dan kelompoknya,
masyarakat adat sendiri terus bekerja sama dengan gerakan
keadilan lingkungan. Mereka menginginkan pengakuan
hukum dari ‘wilayah leluhur’ yang berarti pengakuan secara
formal. Salah satu kemungkinan untuk ini adalah
memeperkenalkan kembali pluralisme hukum ke sistem
hukum Indonesia, langkah ini didukung sebagian oleh
beberapa aktivis nasional, lokal dan internasional dan
bahkan oleh penyandang dana. Tapi langkah ini dapat
memberikan jarak hubungannya dengan kalangan aktivis
reformia agraria karena beberapa ‘sistem hak adat’
termasuk beberapa anggota AMAN didominasi oleh ‘elit
feodal’ yang ditentang kalangan aktivis reforma agraria
dan aktivis nasionalis dalam pergerakan anti kolonial, dan
gerakan anti-feodal dari tahun 1940-an dan 1950-an.
Sebagian besar aktivis kontemporer tidak bersedia untuk
memfasilitasi elit-elit yang sekarang ini mengklaim ‘hak-
hak adat’ melalui inklusi di inisiatif reforma agraria atau
aliansi strategis. Mereka ingin, mempertahankan hubung-
an untuk kelompok anggota AMAN dengan lebih demo-
kratis, komunal atau koneksi egaliter.

Debat mengenai Inisiatif Pemerintah mengenai Reforma
Agraria saat ini.
Perbedaan antara prinsip-prinsip fundamental yang
mendasari organisasi-agraria dan bagaimana mereka
bekerja (atau tidak) dengan pemerintah disorot lebih lanjut
ketika bulan September 2006, Presiden RI secara resmi
mengumumkan bahwa reforma agraria akan dilaksanakan
di Indonesia setelah absen lebih dari 40 tahun, dengan
meredistribusikan 8,15 juta hektar tanah negara di bawah
yurisdiksi Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan
Nasional (Republika Online 28 September 2006). Segera

450