Page 449 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

Mengklaim Tanah Untuk Reformasi Gerakan Agraria

tersebut, meskipun mereka dituntut oleh ketentuan
desentralisasi untuk bernegosiasi dengan pemerintah
daerah atas pengelolaan sumber daya di atas permukaan
tanah (McCarthy 2000, 2006).
Termasuk kedalam ruang politik ini adalah kesem-
patan dan kendala dimana organisasi kaum petani dan
pendukung konsorsium NGO muncul dan memulai
kegiatan mereka. Setelah jatuhnya Orde Baru, dengan
diberlakukannya desentralisasi selama dua tahun, aktivis
agraria, NGO dan kelompok mahasiswa membantu
mengorganisir petani yang terampas di luar kota besar di
Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Su-
rabaya) dan sebagian dari Sumatera (Medan). Mereka
mendirikan “komite-komite aksi” dan merekayasa protes
publik dan berdialog dengan pejabat pemerintah dan
anggota parlemen. AMAN – Asosiasi Masyarakat Adat
Nasional - resmi didirikan pada tahun 1999 di pertemuan
nasional di Jakarta. Sebelum Reformasi, sebagian besar
delegasi berasal dari luar Jawa, namun pada pertemuan ini
hadir juga wakil dari Jawa dan Bali.
Peluang baru yang ditawarkan oleh desentralisasi dan
pembentukan lebih banyak kebebasan sipil diperburuk oleh
suatu sumber yang mendasari perbedaan pedesaan dalam
masyarakat sipil dan pemerintah reformasi. Bagaimana
hubungan ini – dan dalam bentuk apa hubungannya?-
seperti apa reforma agraria diterapkan untuk tanah hutan
negara. Sebuah pembagian yang bisa dilihat sebagai
kepentingan lingkungan dan agraria, tapi, sebagaimana
yang kami tunjukkan di bawah ini, aliansi dan konflik tidak
berada tepat di atas hal tersebut

Pengaruh Gerakan Lingkungan dan Agraria Transnasional
FSPI dan KPA secara teknis dikategorikan sebagai
jenis organisasi gerakan agraria yang berbeda, meskipun

435