Page 599 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

Dari yang Tersembunyi sampai yang Terbuka

daerah yang korup dan perlawanan terhadapnya. Im-
plementasi desentralisasi fiskal setelah dekolektivisasi, yang
memungkinkan terciptanya kota-kota baru untuk mengatur
keuangan mereka sendiri dengan cara mempertahankan
sebagian pajak yang dikumpulkan untuk pemerintah pusat,
secara efektif ‘membuka jalan untuk berkembangbiaknya
denda, pembayaran, dan pemerasan dengan berbagai
alasan’ -oleh pemerintah lokal yang korup (Chen dan Wu
2006, 171). Pada tahun 1994 ketika pemerintah pusat
mengalihkan tanggung jawab negara untuk layanan ke-
sehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya kepada
daerah dan kotapraja, para pejabat lokal semakin memeras
para petani dengan tujuan untuk menjalankan birokrasi
yang berdana kecil dan semakin gemuk dan untuk
kepentingan pribadi (Chen dan Wu 2006, 151-2). ‘Beban’
pajak para petani mulai di luar kendali, terutama di pro-
vinsi-propinsi pusat penghasil padi dan daerah pegunungan
barat di mana sumber-sumber pendapatan alternatif mulai
terbatas.
Di sisi lain, pemerintah pusat menyeimbangkan ke-
bijakan fiskal dan pajaknya dengan serangkaian undang-
undang dan peraturan yang memberikan para petani hak
untuk menolak pajak dan biaya yang tidak sah dan
mengajukan tuntutan hukum kolektif terhadappemerintah
daerah, dan menetapkan batas 5 per sen pajak dan biaya
daerah (Bernstein 1994, 71 ;‘Decision on Alleviating’ 1997;
Li L. 2006, 253; 2005 Tang, 28). Inisiatif –inisiatif tersebut
memungkinkan pemerintah pusat untuk mendaku diri
sebagai penjamin kepentingan para petani dan ‘me-
nyalahkan’ langsung ke bawah kepada tingkat lokal.
Tampaknya mereka juga bermaksud untuk menyalurkan
aktivisme petani ke dalam arena petisi hukum dan
pengadilan-pengadilan yang sah, dan dengan demikian
menjauhkan protes dan aksi bersama. Tentu saja, ber-
samaan dengan perkembangan LSM di Cina pada 1990-

585