Page 650 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

Penjualan tanah dan pengalihan hak kepemilikan adalah
ilegal tapi penyewaan dan penjualan tanah dan peng-
alihan hak kepada orang yang bukan anggota keluarga
tetap ada di tingkat informal. (Hudson- Dan Nyunt Rodd
2001, 6)
Di sebagian besar wilayah negara telah menetapkan
bahwa penduduk desa harus menanam padi sebagai ta-
naman pokok dan harus memaksimalkan hasilnya; mereka
yang gagal dicabut hak kepemilikan tanahnya dan/atau
dipenjara (Hudson-Rodd et al 2003). Peningkatan produksi
dilakukan melalui pemaksaan rencana penanaman ganda-
dan tiga kali lipat, yang sering gagal ketika pejabat pe-
merintah yang korup mencuri pupuk yang diperlukan dan
uang untuk infrastruktur irigasi, penduduk desalah yang
membayar denda saat tiba waktu panen (Thawnghmung
2004, 1, 156-7; KHRG 2007, 43-5). Meskipun rezim
mengklaim telah menghapus sistem pengadaan padi pada
tahun 2003, yang memaksa penduduk desa untuk menye-
rahkan sekitar 20 persen dari setiap hasil panen jauh di
bawah harga pasar (Fujita dan Okamoto 2006, 9-10), pen-
duduk desa Karen di sebagian besar wilayah mengatakan
bahwa hal ini hanya berujung pada peningkatan tuntutan
ad hoc terhadap hasil panen mereka oleh pejabat militer
277
lokal. Militer dan otoritas sipil secara rutin menyita tanah
dan menuntut tenaga kerja tanpa kompensasi kapanpun
dibutuhkan untuk membangun jalan, markas Tatmadaw
atau persediaan pertanian Tatmadaw(KHRG 2007, 20, 57-
8). Perdagangan beras dan komoditas lainnya, meskipun
tidak lagi dikontrol dengan ketat oleh monopoli negara,
masih dibatasi oleh kontrol atas barang bergerak di wilayah
‘sensitif’ seperti perbukitan Karen, dan oleh tingginya biaya
untuk menyuap para pejabat dan pos-pos pemeriksaan

277 Wawancara, petugas kesehatan Karen, September 2005.

636