Page 466 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

penataan pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah serta
penyediaan berbagai akses yang dibutuhkan rakyat (landreform plus
access reform).
Winoto—yang dalam forum ini menyebut diri “Guru Kecil” di
tengah para Guru Besar—mendorong tujuh agenda strategis, yakni:
(1) Membangkitkan pemikiran kritis keagrariaan, (2) Mengisi tuntutan
keagrariaan, (3) Memperluas dan memperkaya pemikiran mengenai
keadilan dan kesejahteraan, (4) Menggugat paradigma dominan, (5)
Reposisi intelektual dan akademisi dalam perjuangan, pemikiran,
penegakan keadilan, dan tuntutan publik akan kesejahteraan, (6)
Membangun kesadaran baru keagrariaan di dunia kampus melalui
pendidikan dan penelitian, dan (7) Melakukan gerakan intelektual
dalam pembenahan sistem keadilan dan kesejahteraan.
Selanjutnya, dalam presentasi Prof. Arie Sukanti Hutagalung
(Guru Besar Hukum Agraria UI), ia mencatat bahwa secara akademik
timbulnya disharmoni UU agraria seharusnya tak perlu terjadi jika
UUPA dilaksanakan secara konsisten. Ini dilakukan dalam wujud
pengaturan sektor-sektor agraria yang mengikutinya kemudian,
dengan berpegang pada doktrin hukum “lex priori derogat legi a
priori”.
Hutagalung lantas memberikan saran sekaligus usul untuk
strategi jangka pendek berupa kajian akademik terhadap sinkronisasi
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam sektor keagrariaan.
Ia juga memberikan solusi kepada presiden agar lebih maksimal
dalam menjalankan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.
Berbicara tentang kesejahteraan sosial, Prof. Susetiawan (Guru
Besar Antropologi UGM) menekankan perlunya membangkitkan
kembali kekuatan komunitas. Membangun institusi sosial yang
dianggap mendukung kesejahteraan bagi komunitas jadi sangat pen-
ting artinya untuk pembangunan bangsa. Bukannya menghilangkan
institusi tradisional yang berbasis komunitas jadi berbasis individu.
Susetiawan menambahkan, diperlukan kajian mendalam menge-
nai institusi macam apa yang sekarang ini masih tersisa dan efektif

447