Page 467 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

untuk menjamin ketahanan sosial masyarakat, termasuk apa yang
mereka pikirkan tentang sejahtera dan mengutamakan kembali cara
komunitas untuk menjaga kehidupan bersama.
Sementara itu, Prof. Maria S.W. Sumardjono (Guru Besar Hukum
Agraria UGM) memandang pentingnya komitmen pemerintah dan
lembaga legislatif untuk melakukan sinkronisasi antarberbagai pera-
turan perundang-undangan sektoral dengan berlandaskan pada prin-
sip “hukum sebagai suatu sistem.”
Selanjutnya, Sumardjono merekomendasikan perlunya kejelasan
instansi yang berwenang untuk mengoordinasikan kebijakan di bi-
dang sumber daya alam dan implementasinya. Secara khusus, dewa-
sa ini masih ditunggu cetak biru politik hukum pertanahan nasional
yang akan memberikan arah bagi pembangunan hukum pertanahan
nasional ke depan untuk mengacu pada UUD 1945, UUPA, UU RPJM,
dan lain-lain.
Terakhir, Prof. Robert M.Z. Lawang (Guru Besar Sosiologi UI)
menawarkan pikiran sosiologis untuk pembangunan yang butuh
alternatif habitus baru. Lawang menyadari bahwa sosiologi pedesaan
tidak antikebijakan pemerintah yang memperhatikan skala
pembangunan ekonomi makro, tetapi tak setuju kalau kebijakan
tersebut mengabaikan pembangunan ekonomi mikro di pedesaan.
Cendikiawan perlu memihak negara dan rakyat tanpa memihak salah
satunya.
Menurut Lawang, kita harus menyusun habitus baru yang tak
mengganggu NKRI, tapi juga memberi peluang kepada orang desa
untuk berkembang sesuai struktur sosialnya, agar jadi struktur alter-
natif. Dibutuhkan konsistensi dalam menatap masa depan bangsa.

Kampung dan kampus
Penulis memandang pentingnya pertemuan dan kolaborasi kritis
tiga aktor utama pembangkit reforma agraria, yakni akademisi, birok-
rasi, dan aktivis. Melalui kearifan, para akademisi kita dapat mema-
hami situasi dan kondisi agraria di lapangan secara relatif lebih jernih,

448