Page 197 - Tanah Hutan Rakyat

184 Aristiono Nugroho, dkk

pelestarian fungsi hutan rakyat. Dinamika sosial yang
berbasis kesejahteraan masyarakat dapat terus diperjuangkan,
sepanjang secara ekonomi dan ekologi memungkinkan untuk
dilaksanakan. Secara teoritik diketahui, bahwa kesejahteraan
masyarakat merupakan tanggung-jawab negara, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa.
Dalam konteks kesejahteraan, Soekarno (Presiden Pertama

Republik Indonesia) pernah menjelaskan tentang prinsip
kesejahteraan. Menurutnya, tidak akan ada kemiskinan di
dalam Negara Indonesia yang merdeka bila badan perwakilan
mampu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Kemiskinan akan terjadi, bila badan perwakilan tidak mampu
memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini
disampaikan oleh Soekarno, dengan alasan bahwa di Eropa

yang masyarakatnya menganut parlementaire democratie atau
demokrasi parlemen ternyata kaum kapitalisnya merajalela.
Oleh karena itu, Soekarno mengusulkan politik economische
demokratie atau demokrasi politik ekonomi, yang mampu
mendatangkan kesejahteraan masyarakat (lihat Rahardjo,
1995:53-55).

Pandangan Soekarno, bahwa badan perwakilan pada
demokrasi parlemen belum cukup untuk menjamin
kesejahteraan rakyat, ternyata terbukti. Saat ini, badan
perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat) belum mampu
menjadi katalisator (instrumen yang mempercepat
terwujudnya sesuatu) kesejahteraan masyarakat. Masyarakat
dan pemerintah desa harus berjuang sendiri untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan membentuk