Page 198 - Tanah Hutan Rakyat

Tanah Hutan Rakyat 185

lembaga (organisasi) yang akan menjadi katalisator lokal.
Kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Desa
Kalimendong, akhirnya mendorong lahirnya APHR yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kata lain kehadiran APHR merupakan solusi yang
telah lama dinantikan masyarakat.
Untuk menjadi anggota APHR ada empat syarat yang

harus dipenuhi oleh masyarakat, yaitu: Pertama, batas bidang
tanahnya jelas, yang ditandai oleh adanya tanda batas berupa
patok atau tanaman poring. Tetapi lebih diutamakan bila ada
tanda batas berupa patok BPN, yang letaknya telah disahkan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo; Kedua,
berada di dalam peta kawasan yang dikelola oleh APHR, yaitu
kawasan “Joko Madu”; Ketiga, memiliki bukti kepemilikan

bidang tanah, yang berupa sertipikat hak atas tanah, petuk D,
atau SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan); Keempat, bidang tanahnya tidak dalam
keadaan sengketa, yang dibuktikan dengan surat keterangan
kepala desa.
Kelahiran APHR merupakan ikhtiar masyarakat,

Pemerintah Desa Kalimendong, dan para tokoh masyarakat
yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
tetap memperhatikan konservasi tanah hutan rakyat. APHR
berdiri dengan memanfaatkan segenap fungsi positif struktur,
adat istiadat, gagasan, dan keyakinan lokal. Ikhtiar ini
tidaklah bertentangan dengan pandangan fungsionalisme
Robert K. Merton (dalam Jary, 1991:391-392), yang pernah

menyatakan bahwa tidak seluruh struktur, adat istiadat,