Page 200 - Tanah Hutan Rakyat

Tanah Hutan Rakyat 187

terbaru dalam mengelola tanah hutan rakyat. Dengan kata
lain, masyarakat menggunakan pengetahuan dan wawasan
konservasinya ini, untuk memenuhi kebutuhannya yang
berupa peningkatan kesejahteraan.
Oleh karena itu, ada fakta tak terbantahkan, bahwa
dalam pengelolaan hutan rakyat ada kerjasama dan berbagi
keuntungan, antara pemilik hutan rakyat (anggota masyarakat

Desa Kalimendong) dengan APHR. Wujud pembagian
keuntungan (profit sharing) antara lain meliputi bagi hasil
hutan rakyat antara APHR dengan anggotanya, di mana APHR
memungut 5% dari kayu yang dipanen anggotanya. APHR
juga menetapkan bahwa albasia yang boleh ditebang adalah
albasia yang garis tengahnya (diameternya) sebesar 24 cm
atau lebih. Untuk penjualan kayu albasia, APHR membantu

anggota dengan menghubungi industri pengolahan kayu yang
bersertipikat, yang bersedia membeli dengan harga yang sesuai
dengan harga industri. Atas kinerja APHR ini, selain dikenai
ketentuan bagi hasil sebesar 5%, maka anggota dibebani biaya
tebang dan biaya eksploitasi. Selain itu, APHR juga membuat
ketentuan, bahwa bagi anggota yang menebang satu pohon
tanaman keras diwajibkan menanam tiga pohon, dan wajib
membeli bibit albasia pada APHR dengan harga 50% lebih
rendah dari harga pasar.

Dinamika yang dialami masyarakat Desa Kalimendong
dalam konteks tanah hutan rakyat, memperlihatkan adanya
interaksi antara masyarakat dengan tanah, yang menciptakan
sebuah sistem tenurial. Sebagaimana diketahui, sistem tenurial

merupakan: Pertama, seperangkat koneksi antar unsur,