Page 201 - Tanah Hutan Rakyat

188 Aristiono Nugroho, dkk

yang berkaitan dengan hak yang sah untuk menempati atau
menggunakan sebidang tanah pada periode tertentu. Kedua,
suatu sistem yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan
oleh para pihak dalam mendukung keberlangsungan tenure
di suatu wilayah. Ketiga, suatu sistem yang dijalankan oleh
stake holder (pemerintah, masyarakat, dan pengusaha), yang
memiliki unsur instrumen, aktor, dan mekanisme.

Sistem tenurial yang berlaku di Desa Kalimendong
bukanlah sistem tenurial tersendiri, melainkan sistem tenurial
yang berlaku di wilayah Indonesia pada umumnya, yang sesuai
dengan ketentuan hukum tanah nasional. Sistem tenurial ini
bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran
rakyat (masyarakat), sebagai amanat Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960). Untuk mendukung pencapaian
amanat tersebut, yang oleh masyarakat Desa Kalimendong
dikenal dengan istilah “kesejahteraan masyarakat”, maka APHR
juga mendirikan Koperasi Hutan Rakyat Lestari. Koperasi ini
berupaya melayani kebutuhan keuangan dan kesejahteraan
anggotanya (masyarakat Desa Kalimendong) yang sekaligus
anggota APHR. Pada dasarnya, koperasi ini berupaya memberi
kesadaran pada anggota tentang perlunya menjaga kelestarian
tanah hutan rakyat. Upaya ini dilakukan dengan diiringi

kesiapan membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan
keuangan, agar anggota koperasi tidak merusak tanah hutan
rakyat.
Pengelolaan tanah hutan rakyat Desa Kalimendong

memperlihatkan adanya relasi antara penguasaan, pemilikan,