Page 204 - Tanah Hutan Rakyat

Tanah Hutan Rakyat 191

jatuh tempo, yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
Untuk keterlambatan angsuran diberi tenggang waktu maksimal
selama dua bulan. Anggota masyarakat yang mengambil kredit
dari koperasi juga wajib membayar biaya administrasi sebesar 1%,
biaya survai sebesar 0,5%, dan biaya resiko kredit sebesar 0,5%
dari jumlah pinjaman, yang dibayar tunai pada saat pencairan
kredit pertama. Oleh karena itu, anggota masyarakat yang
mengambil kredit dari koperasi wajib menandatangani surat
perjanjian kredit di atas materai yang diketahui oleh istri/suami

dan ahli waris. Bagi anggota masyarakat yang mengambil kredit
dari koperasi, yang tidak membayar dua angsuran berturut-turut
wajib menyerahkan jaminan atas pelunasan kreditnya. Namun
demikian, sebagian masyarakat Desa Kalimendong menyatakan,
bahwa ketentuan kredit yang ditetapkan oleh Koperasi Hutan
Rakyat Lestari tidaklah memberatkan.

Dalam konteks yang lebih makro atau lebih luas,
keberadaan Koperasi Hutan Rakyat Lestari menguntungkan
masyarakat, karena koperasi merupakan organ APHR.
Sebagaimana diketahui APHR berjasa dalam mengendalikan
distribusi komoditas (kayu albasia dan salak). Distribusi
komoditas berkaitan dengan adanya penawaran dan
permintaan komoditas, yang keduanya berada dalam
pengelolaan APHR. Sebagai contoh, untuk mengendalikan

penawaran, maka APHR bekerjasama dengan masyarakat
agar tidak memproduksi kayu albasia dan buah salak secara
berlebihan. Sementara itu, untuk mengendalikan permintaan,
APHR bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang
menjadi pasar bagi komoditas yang diproduksi masyarakat.