Page 95 - Tanah Hutan Rakyat
P. 95
82 Aristiono Nugroho, dkk
Pada masa kepemimpinan Mulyadi, livelihood masyarakat
telah berkembang menjadi beraneka ragam, sehingga
memerlukan perhatian dari Pemerintah Desa Kalimendong,
terutama dalam kaitannya dengan dimensi hukum, sosial, dan
ekologi. Elizabeth Walter (2004) menjelaskan, bahwa dimensi
(dimension) adalah suatu bagian tertertentu dari situasi, yang
menentukan pemikiran tentang hal tersebut. Berdasarkan
penjelasan Elizabeth Walter, maka sudah selayaknya
Pemerintah Desa Kalimendong memperhatikan: Pertama,
dimensi hukum, dengan melihat keabsahan livelihood yang
dipilih oleh masyarakat, yang harus bersesuaian dengan
hukum yang berlaku. Untuk itu, harus dilihat kesesuaian
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
dengan hukum tanah nasional. Selain itu juga harus dilihat
kesesuaian pengelolaan tanah dengan hukum lingkungan;
Kedua, dimensi sosial, dengan melihat pencapaian
kesejahteraan masyarakat atas livelihood yang dipilih. Hal ini
perlu dilakukan, karena kesejahteraan merupakan basis atau
dasar dalam mengkonstruksi harmoni sosial masyarakat desa;
Ketiga, dimensi ekologi, dengan melihat kelestarian fungsi
tanah atas livelihood yang dipilih oleh masyarakat. Hal ini
perlu dilakukan, karena kelestarian fungsi tanah memberi
peluang bagi penggunaan dan pemanfaatan tanah dari
generasi ke generasi.
Upaya Mulyadi dalam menata ulang pengelolaan
zakat dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik.
Kemampuan Mulyadi mengorganisasikan (mengelola)
pemikiran, sikap, dan tindakan masyarakat menjadikan
