Page 22 - Land Reform dari Masa ke Masa

Pendahuluan 3

undangan (legislasi) land reform. Jadi pemerintah
dipersyaratkan menggunakan kekuatan paksaan yang sah
dari birokrasi pemerintahan dan hukum untuk
menegakkan perundang-undangan land reform itu.
Dengan mendasarkan diri pada pengertian demikian
itu, penulis memahami land reform sebagai suatu operasi
pemerintah yang dijalankan untuk mengubah struktur
penguasaan tanah dan kekayaan alam yang timpang
untuk mewujudkan cita-cita konstitusional mewujudkan
keadilan sosial bagi mayoritas kaum miskin pedesaan.
Pada sisi lain, land reform adalah bagian dari pengakuan
Negara atas kedudukan kaum miskin pedesaan tersebut
sebagai warga negara, dan sekaligus merupakan
pemenuhan kewajiban Negara melalui badan-badan
pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga negaranya.
Land reform di masa Indonesia merdeka telah
berulang kali keluar-masuk dan tampil ke dalam arena
kebijakan pertanahan nasional. Naskah ini memusatkan
perhatian pada penjelasan cara bagaimana land reform
keluar-masuk arena kebijakan nasional itu berubah-ubah
dari waktu ke waktu, termasuk dalam periode setelah
jatuhnya rejim otoriter Suharto pada tahun 1998. Meski
kerangka umumnya adalah proses kebijakan pada skala
nasional, namun penulis, di sini, hanya akan fokus pada
pengalaman implementasinya di pulau Jawa.
Buku kecil ini sekedar menggambarkan rute
perjalanan kebijakan land reform Indonesia paska
kolonial (1945-2009), yang tentunya melintasi berbagai
konjungtur politik yang berbeda-beda. Untuk memahami
masuk dan keluarnya land reform dalam arena kebijakan
nasional Indonesia, penulis akan menunjukkan berbagai
kekuatan sosial yang berhubungan dengan kebijakan land
reform atau anti land reform. Akan dianalisis bagaimana
kekuatan-kekuatan tersebut muncul atau tenggelam.
Kekuatan-kekuatan itu, dan juga kondisi-kondisi yang