Page 30 - Land Reform dari Masa ke Masa

Land Reform: Dari Dekolonisasi Hingga Demokrasi Terpimpin 11

pada 5 Juli 1959 menyatakan pemerintahan kembali ke
UUD 1945 yang pada dasarnya memberi kekuasaan yang
sangat besar pada Presiden (Nasution 1992). Sukarno
mendeklarasikan “Demokrasi Terpimpin”, sebuah
bangunan politik di mana partai-partai politik tunduk
pada kekuasaan Presiden dalam hubungan yang
terkordinasi, dan bukan suatu hubungan yang
konfrontatif dengan dan antar partai-partai politik
(Sukarno 1959 dirujuk oleh Caldwell dan Utrecht
1979:167). Kemudian, Sukarno membentuk Majelis
10
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang
kemudian memutuskan Sukarno sebagai Pemimpin
Besar Revolusi Indonesia. 11
Sukarno mengabdikan Demokrasi Terpimpin-nya
untuk mewujudkan apa yang ia sebut dengan “Sosialisme
Indonesia”, di mana ia menghadirkan (kembali) gagasan
“Revolusi” untuk mereorganisasi negara dan
masyarakat, sebagaimana dikemukakannya secara
eksplisit dalam pidato yang berjudul Manifesto Politik,
Penemuan Kembali Revolusi Kita. Melalui pidato ini
Sukarno menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan
dari revolusi yang berjalan secara bersama-sama dalam
setiap bagian masyarakat Indonesia (dalam struktur
politik, struktur ekonomi, hubungan sosial, budaya, dan
bahkan di dalam kehidupan rakyat). Sukarno berkata
bahwa cita-cita dari Revolusi adalah (a) untuk
mendirikan sebuah kesatuan negara yang demokratis
dan menyatukan semua warga negara Indonesia ke

10 Herbert Feith menyimpulkan bahwa Demokrasi Terpimpin
merupakan sebuah produk interaksi antara Presiden dan elit
tentara, “dengan Presiden menyediakan ideologi dan tentara
menyediakan mesin otoritas yang koersif” (1962:602).
11 Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang
Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno
menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.