Page 35 - Land Reform dari Masa ke Masa

16 Land Reform Dari Masa Ke Masa

dasar negara Republik Indonesia, dan pasal 33 ayat 3
14
UUD 1945 yang berbunyi “(b)umi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.”
Hak Menguasai dari Negara (HMN) merupakan
wewenang pemerintah pusat untuk:

(a) mengatur, merencanakan dan menata alokasi,
penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan dari
bumi, air, dan udara; (b) menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara rakyat dengan
bumi, air, dan udara; dan (c) menentukan dan
mengatur hubungan-hubungan hukum di antara
rakyat dan juga tindakan-tindakan hukum yang terkait
dengan bumi, air, dan udara (pasal 2 UUPA 1960).
Dengan konsep (HMN) ini pemerintah pusat
memiliki kekuasaan untuk merencanakan, mengatur dan
menataguna tanah dan kekayaan alam, menentukan
hubungan-hubungan kepemilikan, dan menentukan
tindakan mana yang legal dan ilegal terkait dengan
penguasaan, pemilikan, penatagunaan, dan pemanfaatan
tanah dan kekayaan alam. Juga disebutkan bahwa
Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada
pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang
ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang
Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya,
bahwa bangsa Indonesia atau pun Negara bertindak
sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara,
sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat
(bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa.

14 Sukarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menyusun
Pancasila di tahun 1945. Istilah Pancasila berasal dari dua kata
Sansekerta, ‘panca’ berarti lima, dan ‘sila’ berarti makna. Pancasila
terdiri dari lima prinsip yang tidak terpisahkan dan saling terkait,
yaitu (i) Ketuhanan yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang adil
dan beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan; (v) Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.