Page 40 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 40

- IV -

               Kebijakan Awal untuk Mengatasi

                        Ketidakadilan Agraria







                   eberapa program land reform yang dijalankan oleh
               Bpemerintah Indonesia sebelum pengesahan UUPA
               di tahun 1960:


               A. Penghapusan hak-hak istimewa desa perdikan di
                  wilayah Banyumas di Jawa Tengah.
                   Sebagaimana dijelaskan oleh Soemardjan (1962),
                   desa-desa perdikan memiliki hak istimewa berupa
                   pengecualian pajak tanah sebagai tanda pengakuan
                   terhadap jasa pengabdian yang pernah diberikan
                   para pendiri desa kepada raja sebelum atau selama
                   masa-masa awal kolonial. Sebagai tambahan, si
                   pendiri desa diangkat sebagai kepala desa di desanya
                   tersebut, dan posisinya dinyatakan berlaku turun-
                   temurun pada generasi turunannya dengan waktu
                   yang tidak terbatas. Berdasarkan UU No. 13/1946
                   Menteri Dalam Negeri membatalkan status desa-
                   desa tersebut dan hak-hak istimewa tradisional dari
                   keluarga penguasa desa tersebut. Setengah dari
                   tanah yang relatif luas, yang dikuasai oleh hak-hak
                   turunan oleh kepala desa dan keluarganya sebagai
                   sumber pendapatan pribadi, diambil-alih oleh
                   pemerintah dan dibagi-bagi kepemilikannya kepada
                   para petani yang sebelumnya menggarap tanah


                                         21
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45