Page 36 - Land Reform dari Masa ke Masa

Penghapusan Azas Domein Negara 17

UUPA menyatakan bahwa
Azas domein yang dipergunakan sebagai dasar dari
pada perundang-undangan agraria yang berasal dari
Pemerintah jajahan … ditinggalkan dan pernyataan-
pernyataan domein itu dicabut kembali.
Para perumus UUPA memandang azas domein
negara, beserta hak-hak kepemilikan dan pemanfaatan
tanah yang merupakan turunan daripadanya sebagai
sumber ketidakadilan terhadap penduduk pribumi Indone-
sia. Hukum agraria kolonial berjalan berdasarkan pada
prinsip domein negara, sebagaimana juga praktek feodal
15
dari kerajaan-kerajaan (swapraja) yang diperkuat oleh
strategi memerintah secara tidak langsung (indirect rule)
dari negara kolonial. Azas domein ini menurut UUPA
“adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat
Indonesia dan azas dari pada Negara yang merdeka dan
modern” (Penjelasan, bagian II: Dasar-dasar dari hukum
agraria nasional).
Tokoh-tokoh revolusi nasional Indonesia (seperti
Supomo) akrab dengan gagasan “satu abad ketidakadilan”
dari Cornellis van Vollenhoven, yang mengungkapkan akibat
dari pelaksanaan azas domein negara (van Vollenhoven
1931, 1975; Supomo 1951, 1953). Berulang kali diangkat
16
oleh para penyusun UUPA dampak-dampak yang
menghancurkan dari azas domein negara yang ditetapkan
dalam undang-undang agraria kolonial 1870 (e.g.
Notonagoro 1972:70-107). Notonagoro, profesor hukum dari
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan salah satu

15 UUPA menyebutkan bahwa azas domein terdapat dalam
berbagai undang-undang agraria, e.g. Pasal 1 dari Agrarische
Besluit (S. 1870-118), S. 1875-119a, S. 1874-94f, dan S. 1877-
55, dan S. 1888-58.
16 De Indonesiër en zijn Grond (Orang Indonesia dan Tanahnya)
karya Van Vollenhoven ditujukan pada kebijakan agraria
pemerintah kolonial. Dalam sebuah bab yang berjudul “satu