Page 34 - Land Reform dari Masa ke Masa

- III -

Penghapusan Azas

Domein Negara

zas domein negara, sebagaimana tercantum dalam UU
AAgraria 1870 dan juga dalam UU Kehutanan 1874,
1875 dan 1897, menyatakan bahwa semua tanah yang tidak
mempunyai status kepemilikan sesuai dengan hukum Barat
akan dianggap sebagai milik negara. Sebagai akibatnya,
semua tanah yang ditelantarkan atau tidak dipakai
(tergolong yang disebut woeste gronden), dan tanah yang
tidak mempunyai hak kepemilikan pribadi (eigendom)
akan diberlakukan sebagai milik negara. UU Agraria 1870
disahkan dengan sebuah gagasan bahwa pemerintah
Belanda harus membuka Hindia Belanda terhadap
investasi asing, dan bahwa Belanda dan kelas kapitalis
Eropa memiliki hak-hak untuk berinvestasi dan
memperoleh surplus-surplus kolonial dari Hindia Belanda.
Selama lebih dari tujuh puluh tahun (1870-1942) “domein
negara” telah menjadi sebuah konsep legal-politis yang
hegemonik melayani pemerintah kolonial untuk
memfasilitasi perusahaan-perusahaan kapitalis Eropa
dengan hak-hak untuk menggunakan tanah
(erfpachtrecht) selama tujuh puluh lima tahun.
UUPA 1960 mengganti azas domein negara dengan
sebuah konsep politico-legal baru yang disebut “Hak
Menguasai dari Negara” (HMN). UUPA itu merupakan
hukum agraria nasional pertama berdasarkan Pancasila,

15