Page 38 - Land Reform dari Masa ke Masa

Penghapusan Azas Domein Negara 19

dualisme hukum, yakni pengaturan dengan hukum
barat dan pengaturan dengan hukum-hukum adat.
“Kepentingan negara menghendaki pembentukan
undang-undang yang hanya mengenai satu sistem
hukum tanah untuk segala warga negara, dari bangsa
apapun” (Supomo 1953 seperti dikutip dalam
Praptodihardjo 1953:79).
Sejak awal mulanya UUPA ditujukan untuk
menempatkan Negara Indonesia sebagai ekspresi
kekuasaan yang sah dari rakyat Indonesia. Melalui
UUPA, pemerintah nasional Indonesia berkomitmen
untuk memodernisasi hukum adat, dan untuk
membuatnya lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru sebagai
salah satu anggota bangsa-bangsa yang merdeka di
dunia. Hal ini dinyatakan secara jelas bahwa “hukum
agraria yang berlaku untuk bumi, air, dan udara adalah
hukum adat namun pelaksanaan dari hukum adat
tersebut harus tidak bertentangan dengan kepentingan
umum bangsa yang didasarkan pada prinsip kesatuan
republik, dengan prinsip sosialisme Indonesia, dan prinsip
yang tercantum dalam UUPA dan peraturan di masa
mendatang, sebagaimana juga dengan persyaratan
hukum agama” (Pasal 5 UUPA 1960). Dengan
demikian, maka UUPA
... mengadaptasi prinsip-prinsip modern dan
bekerja dengan gagasan-gagasan barat modern
mengenai kepemilikan tanah, misalnya seperti
pembedaan antara hak-hak publik dan pribadi
dikombinasikan dengan sebuah sistem pendaftaran
tanah untuk memenuhi persyaratan publisitas ...
Pendaftaran ini memungkinkan untuk menggadaikan
tanah, dan dengan demikian menyediakan suatu
dasar rasional untuk sistem kredit yang dibutuhkan
untuk kesejahteraan ekonomi negara ini (Gouwgioksiong
1961:547-548).