Page 42 - Land Reform dari Masa ke Masa

Kebijakan Awal untuk Mengatasi Ketidakadilan Agraria 23

konversi, yang di tahun 1940 mencakup 42.544 hektar 18
dihapuskan. Kemudian, hak milik tanah yang
bersangkutan diserahkan pada petani lokal yang hidup
di tanah tersebut.

C. Likuidasi “tanah-tanah partikelir”
Pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indo-
nesia, pemerintah Indonesia mengambil alih semua
“tanah-tanah partikelir” sampai seluas 1.150.000
hektar , yang sebelumnya dijual oleh pemerintah
19
kolonial Belanda kepada individu-individu pribadi
dari Inggris, Belanda, Arab, dan Cina pada masa
tekanan finansial yang besar sebelum abad
kesembilan belas (Soemardjan 1962:24). “Tanah-
tanah partikelir” ini berbeda dengan tanah yang
dimiliki secara pribadi lainnya, bukan hanya karena
ukurannya yang sangat luas, namun juga karena
hak-hak istimewanya, landheerlijke rechten (hak-
hak tuan tanah), yang memberikan para tuan tanah
tersebut hak untuk memerintah orang-orang yang
hidup di dalam wilayah yang dikuasainya. “Tanah-
tanah partikelir” adalah suatu bentuk hak atas tanah
yang disertai oleh kewenangan untuk membentuk
sistem pemerintahan tersendiri di dalam wilayah
tanah yang sangat luas itu, karenanya ia dijuluki
dengan “negara dalam negara”. Selama abad
kesembilan belas, sebagaimana dijelaskan oleh
Gautama dan Harsono (1972:5-6) dan Gouwgioksiong
(1960:19-24), pemerintah kolonial telah mencoba
untuk mengatur “tanah-tanah partikelir” ini, seperti

18 Jumlah ini bersumber dari Indisch Verslag 1941, II, hal. 270-
273 sebagaimana dikutip oleh Shutter (1959: 1267).
19 Sebagaimana dikutip oleh Soemardjan (1962: 24); jumlah
ini mencakup “tanah-tanah partikelir” di Jawa dan Sulawesi.