Page 47 - Land Reform dari Masa ke Masa

28 Land Reform Dari Masa Ke Masa

akan dijalankan untuk keperluan umum menurut acara
yang ditetapkan dengan peraturan undang-undang dan
jika tidak dapat persetujuan antara pihak-pihak yang
berkepentingan dengan pengganti kerugian yang
diterimakan atau dijamin lebih dahulu dan yang
ditetapkan hakim menurut harga sebenarnya benda atau
hak yang diambil itu, segala-galanya itu menurut aturan-
aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Syarat
bahwa pengganti kerugian itu harus diterimakan atau
dijamin lebih dahulu tidak berlaku jika benda atau hak
itu perlu diambil dengan sesegeranya karena keadaan
perang, bahaya perang, pemberontakan, kebakaran,
banjir, gempa bumi, gunung meletus atau lain-lain
kejadian yang mendesak. (Tauchid1952b:255-256; ).

Sebagai konsekuensi dari Konferensi Meja Bundar sejak
17 Desember 1949, Republik Indonesia Serikat mengadopsi
konsepsi kolonial mengenai “pendudukan tanah ilegal” yang
sebelumnya ditetapkan oleh Belanda dalam Staatsblad No.
111/1948. Komitmen untuk mengembalikan aset-aset
24
Belanda menyebabkan kesulitan bagi Republik Indonesia
Serikat untuk mengikuti aspirasi-aspirasi dan tuntutan-
tuntuan revolusioner untuk menghapus perkebunan-
perkebunan kolonial, termasuk yang dilancarkan oleh
sebagian kekuatan-kekuatan revolusioner termasuk Barisan
Tani Indonesia (BTI) dan Serikat Buruh Perkebunan Indo-
nesia (Sarbupri) yang kemudian menjadi dua organisasi
massa pedesaan terbesar di bawah Partai Komunis Indone-
sia (PKI). 25

24 Untuk kebijakan-kebijakan mengenai “pendudukan ilegal,”
lihat Gouwgioksiong 1960:25-29; Tauchid1952:10-39; Gautama
dan Harsono (1972:12-15). Teks lengkap dari peraturan tersebut ada di
dalam Gouwgioksiong (1960:101-106).
25 Untuk penjelasan lengkap mengenai peranan ini, lihat
Aprianto (2005).