Page 52 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 52
- VI -
Bagaimana Hutan Dipisahkan
Dari Tanah Pertanian, Dan Tanah
Kehutanan Tidak Menjadi Target
Program Land Reform
1960-1965 ?
ersama dengan tanah perkebunan, tanah-tanah
Bkehutanan di Jawa juga dikecualikan dari program
land reform (1960 – 1965). Pengelolaan hutan di Jawa telah
diatur oleh perundang-undangan khusus sejak jaman
kolonial, di pertengahan abad kesembilan belas sampai awal
abad kedua puluh. Tonggak bersejarah pada awalnya
dimulai lima tahun sebelum UU Agraria 1870 disahkan,
yaitu ketika pemerintahan kolonial mengumumkan UU
Kehutanan tahun 1865. UU Kehutanan 1865 ini
memperdalam praktek yang dijalankan pemerintahan
kolonial selama lebih dari setengah abad sejak Gubernur
Jenderal Daendels mengorganisasi penggunaan hutan jati
pada tahun 1808 melalui dinas kehutanan pemerintah
32
32 Louis Napoleon yang memerintah Belanda dari tahun 1808
sampai 1811 menunjuk Marsekal Daendels sebagai gubernur jenderal
untuk Hindia Belanda. Peluso menulis, “beberapa elemen-elemen
utama dari sistem Daendels tetap penting setidaknya secara filosofis
sampai dua abad berikutnya: Semua hutan ditetapkan sebagai lahan
milik negara (landsdomein), untuk dikelola demi keuntungan negara;
Pengelolaan hutan diserahkan pada Dinas Kehutanan yang didirikan
secara langsung untuk tujuan tersebut; Hutan dibagi ke dalam
parsel (perceel) untuk ditebang dan ditanami kembali dengan suatu
basis rotasi; Akses penduduk desa pada pohon jati dilarang, dan
hanya pengambilan kayu mati dan hasil-hasil hutan non-kayu
yang diperbolehkan” (Peluso 1992:68).
33
